TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGA-NEGARAAN (Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)

Endang, - (2021) TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGA-NEGARAAN (Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia). S3 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text D_PKn_1302443_Title.pdf Download (817kB)
	Text D_PKn_1302443_Chapter1.pdf Download (1MB)
	Text D_PKn_1302443_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
	Text D_PKn_1302443_Chapter3.pdf Download (473kB)
	Text D_PKn_1302443_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB)
	Text D_PKn_1302443_Chapter5.pdf Download (317kB)
	Text D_PKn_1302443_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tata kelola bidang kepegawaian pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan” (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia/UPI), bertujuan untuk menemukan formulasi sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja. Alasan dilaksanakannya penelitian ini karena pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) di UPI, khususnya di bidang kepegawaian dipandang bermasalah dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tenaga Kependidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan: sistem pengelolaan pegawai di UPI menerapkan multi sistem kepegawaian dengan disparitas hukum kepegawaian yang dirasakan diskriminatif dalam penegakkannya, dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kependidikan karena terabaikannya hak-hak kepegawaian baik dalam aspek pengembangan karir dan aspek finansial antara lain sistem Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan, selain oleh sikap Pemerintah terhadap PTNbh yang dianggapnya sudah mandiri, juga lemahnya regulasi sistem kelembagaan dan kepegawaian di PTNbh. Oleh karena itu perlu memulihkan hak-hak pegawai di PTNbh dengan membuat Undang-Undang PTNbh yang mewadahi, menaungi dan melingkupi semua aspek dari pengembangan PTNbh yang membawa dampak strategis guna memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama bagi Tenaga Kependidikan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Item Type:	Thesis (S3)
Uncontrolled Keywords:	Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, sistem pengelolaan pegawai, Undang-Undang PTNbh.
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HM Sociology J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User:	endang
Date Deposited:	09 Sep 2021 08:22
Last Modified:	09 Sep 2021 08:22
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/66356

Actions (login required)

View Item