KEBIJAKAN AKREDITASI SEBAGAI STANDAR KUALITAS PAUD DALAM SUDUT PANDANG KEADILAN SOSIAL

Desvi Wahyuni, - (2021) KEBIJAKAN AKREDITASI SEBAGAI STANDAR KUALITAS PAUD DALAM SUDUT PANDANG KEADILAN SOSIAL. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_PAUD_1906697_Title.pdf

Download (324kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Chapter1.pdf

Download (168kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (227kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Chapter3.pdf

Download (250kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (431kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Chapter5.pdf

Download (84kB)
[img] Text
T_PAUD_1906697_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (581kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ABSTRAK Kebijakan akreditasi merupakan kebijakan yang ditunjukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan cara menilai kelayakan program layanan pendidikan. Akan tetapi, akreditasi sebagai upaya penilaian kelayakan program satuan untuk meningkatkan kualitas menimbulkan berbagai pertentangan, mulai dari kebijakan itu sendiri, pelaksanaannya dimasyarakat serta aspek keadilan yang ada dalam akrditasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan kebijakan akreditasi sebagai standar penilain kualitas satuan dari sudut pandang keadilan sosial serta untuk melihat relasi kuasa yang terbentuk melalui kebijakan akreditasi sebagai upaya penjamin kualitas satuan PAUD. Dengan menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis (critical discourse analysis) Fairclough (2001) yang membahas tentang tiga dimensi penting dalam penyusunan kebijakan berupa teks, implementasi kebijakan, dan analisis sosial budaya, didapat hasil bahwa dengan adanya kebijakan yang mengatur kelayakan satuan PAUD hal tersebut akan memberikan pembenaran dimasyarakat tentang kualitas sekolah dengan atau tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain. Mekanisme pelaksanaan yang terpusat kepada pihak dominan juga akan menimbulkan relasi kuasa antara pihak pemerintah dan sekolah sebagai pihak yang didominasi. Kata kunci: kebijakan akreditasi, kualitas, satuan PAUD ABSTRACT Accreditation policy is a policy that aimed to evaluate quality of education by assessing the feasibility of education service program. However, accreditation as an effort to assess the feasibility the quality of ECE causes various conflicts, ranging from the policy itself, implementation, and aspects of social justice in accreditation policy. The purpose of this research is to describe the accreditation policy as a standard of assessment the quality of ECE from the social justice perspective and to see power relation through accreditation policy as an effort to guarantee the quality of ECE. Using Fairclough’s design of critical discourse analysis (2001) which three dimensions in policy making in the form of text, policy implementation and social culture analysis, the result is obtained that with the policy that regulates the feasibility of ECE will provide justification in the community about the quality of ECE with or without ruling other aspects. The implementation was centered on the dominant will also lead to power relations between the government and the institution as a dominated. Keywords: Accreditation policy, quality, Early Childhood Education

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Accreditation policy, quality, Early Childhood Education
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Pendidikan Anak Usia Dini S-2
Depositing User: Desvi Wahyuni
Date Deposited: 06 Sep 2021 06:22
Last Modified: 06 Sep 2021 06:22
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/65750

Actions (login required)

View Item View Item