PERAN DISKOMINFO JABAR DALAM PENGUATAN DIGITAL CIVIC LITERACY UNTUK MENGATASI HATE SPEECH DI ERA POST TRUTH

Robby Xandria Mustajab, - (2022) PERAN DISKOMINFO JABAR DALAM PENGUATAN DIGITAL CIVIC LITERACY UNTUK MENGATASI HATE SPEECH DI ERA POST TRUTH. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PKn_2002665_Title.pdf

Download (690kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PKn_2002665_Chapter 1.pdf

Download (289kB) | Preview
[img] Text
T_PKn_2002665_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (590kB)
[img]
Preview
Text
T_PKn_2002665_Chapter 3.pdf

Download (354kB) | Preview
[img] Text
T_PKn_2002665_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PKn_2002665_Chapter 5.pdf

Download (198kB) | Preview
[img] Text
T_PKn_2002665_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Media memegang kendali penting dalam ruang publik, karena struktur terpenting dalam konteks publik membuat media mampu menciptakan kontrol sosial. Disisi lain Post truth dipahami sebagai masa di mana emosi dan keyakinan sosial menegasikan fakta dalam pembentukan opini masyarakat akibat hegemoni media. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia, di mana masyarakatnya juga aktif dalam penggunaan internet serta media sosial. Laporan data yang didapatkan dari We’re Social pada januari 2022 menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau sekitar 73.7% populasi Indonesia sudah menggunakan Internet. Tercatat pada bulan Februari tahun 2022, polri mendapati sekitar 1.042 akun pada media sosial yang diduga memberikan unggahan berupa ujaran kebencian (SARA) suku, agama, ras, serta antargolongan. Karakteristik ujaran kebencian (hate speech) terletak pada niatan provokasi hingga penyebar luasan kebencian, intimidasi bahkan rasialisme di dunia maya pun dunia nyata. Terdapat suatu gap serta kebuntuan dalam memahami apakah ujaran kebencian dapat dipandang sebagai pembatasan berekspresi melalui regulasi, ataukah masih tetap dalam koridornya yakni untuk melindungi hak-hak individu agar tidak mendapatkan penghinaan. Literasi warga negara (civic literacy) dalam kaitannya dengan perkembangan digitalisasi jelas dibutuhkan khususnya sebagai pengembangan keterampilan yang di fokuskan pada kemajuan zaman di abad ke 21. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Secara keseluruhan, penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan masyarakat khususnya dalam peningkatan literasi digital warga negara untuk mengatasi hate speech di era post truth.Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menkaji peran Dinas Komunikasi Informasi Jawa Barat dalam mengidentifikasi berbagai isu kontroversial yang berasal dari permasalahan sosial hate speech yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga berupaya berimplikasi pada Mahasiswa selaku entitas akademis dalam kaitannya dengan perkembangan disrupsi informasi. The media holds an important control in the public sphere, because the most important structure in the public context enables the media to create social control. On the other hand, post truth is understood as a time when emotions and social beliefs negate facts in the formation of public opinion due to media hegemony. Indonesia is a country with the most populous population in the world, where the people are also active in using the internet and social media. The data report obtained from We're Social in January 2022 stated that Indonesia's internet users reached 205 million people or about 73.7% of Indonesia's population already using the Internet. It was recorded that in February 2022, the National Police found around 1,042 accounts on social media suspected of unggahan hate speech (SARA) of ethnicity, religion, race, and intergroup. The characteristics of hate speech lie in the intention of provocation to the spread of hatred, intimidation and even racism in the virtual world as well as in the real world. There is a gap and deadlock in understanding whether hate speech can be seen as a limitation of expression through regulation, or is it still within the corridor, namely to protect individual rights so as not to get insulted. Citizen literacy in relation to the development of digitalization is clearly needed, especially as skills development that is focused on the progress of the times in the 21st century. This research uses a qualitative approach with a case study method. Overall, this research has implications for the needs of the community, especially in increasing the digital literacy of citizens to overcome hate speech in the post truth era. that exist in society. This study also seeks to have implications for students as academic entities in relation to the development of information disruption.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: Link Google Scholar scholar.google.com
Uncontrolled Keywords: Digital Civic Literacy, Hate speech, Post-Truth, Media.
Subjects: L Education > L Education (General)
T Technology > T Technology (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User: Robby Xandria Mustajab
Date Deposited: 06 Sep 2022 07:19
Last Modified: 06 Sep 2022 07:19
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/78237

Actions (login required)

View Item View Item