PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK

Shalman Alghifari Adriansyah, - (2024) PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Nilai-nilai sosial, ekonomi, tanah, dan politik dari batas-batas administratif kabupaten
sangatlah penting. Manfaat penetapan batas administratif bagi masyarakat antara lain
mengatur wilayah, menetapkan yurisdiksi, mengelola sumber daya, menjaga identitas
budaya, dan mendukung perencanaan dan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk melakukan kegiatan penetapan ruas batas antara Kabupaten Banyumas dan
Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perbandingan hasil pelaksanaan
pembaharuan yang awalnya dari segmen garis berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun
2013 dengan hasil delineasi Badan Informasi Geospasial menggunakan dasar Permendagri
Nomor 141 Tahun 2017. Proses delineasi dilaksanakan dengan dua metode yaitu dengan
survei lapangan dan secara kartometrik dengan menghimpun informasi hingga level
Pemerintah Desa/Kelurahan. Apabila memiliki perbedaan pada saat penarikan garis batas
hasil rekonstruksi, maka garis batas tersebut akan disesuaikan mengikuti kondisi riil di
lapangan. Namun demikian, apabila terdapat ketidaksepakatan garis batas di lapangan oleh
kedua belah pihak yang berbatasan, maka akan digambarkan berdasarkan versi masing�masing. Telaahnya bisa menjadi media dalam bentuk memperkuat hak-hak tiap wilayah.
Serta manfaat yang sudah melekat pada seluruh aspek kehidupan di wilayah Kabupaten
Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menginspirasi banyak orang
untuk lebih mendalami tentang batas administrasi. Pada hasilnya berupa peta delineasi
Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 19
segmen yang berubah seperti segmen batas antara Desa Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab.
Banyumas dengan Desa Jompo, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga yang memiliki panjang
segmen sebelumnya 2060,741 m dan panjang segmen setelah dilakukannya rekonstruksi
berdasarkan hasil delineasi menjadi 2723,660 m. Pada kegiatan delineasi batas kabupaten ini
seluruh segmen batas dinyatakan sepakat, sehingga peta batas kabupaten seluruhnya tersusun
sesuai dengan spesifikasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

The social, economic, land and political values of district administrative boundaries are of
great importance. The benefits of establishing administrative boundaries for society include
regulating territory, establishing jurisdiction, managing resources, maintaining cultural
identity, and supporting urban planning and development. Therefore, efforts are needed to
carry out activities to determine the boundary section between Banyumas and Purbalingga
Regencies. The aim of this research is to analyze the comparison of the results of the renewal
implementation which was initially based on line segments based on Permendagri Number
57 of 2013 with the delineation results of the Geospatial Information Agency using the basis
of Permendagri Number 141 of 2017. The delineation process was carried out using two
methods, namely by field survey and cartometrically by collecting information up to the
Village/Subdistrict Government level. If there are differences when drawing the
reconstructed boundary lines, then the boundary lines will be adjusted according to real
conditions in the field. However, if there is a disagreement on the boundary line in the field
by the two bordering parties, it will be drawn based on their respective versions. The study
can become a medium in the form of strengthening the rights of each region. As well as the
benefits that are inherent in all aspects of life in the Banyumas Regency and Purbalingga
Regency areas, it is hoped that it can inspire many people to learn more about administrative
boundaries. The result is a delineation map of Banyumas Regency and Purbalingga Regency,
Central Java Province and there are 19 segments that have changed, such as the boundary
segment between Jompo Kulon Village, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas with Jompo Village,
District. Kalimanah, Kab. Purbalingga had a previous segment length of 2060.741 m and
the segment length after reconstruction was carried out based on the delineation results was
2723.660 m. In this district boundary delineation activity, all boundary segments were
agreed, so that the entire district boundary map was prepared in accordance with the
specifications of Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017.

	Text TA_PIG_2002467_Title.pdf Download (4MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter1.pdf Download (3MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (9MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter3.pdf Download (7MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (13MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter5.pdf Download (458kB)
	Text TA_PIG_2002467_ Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (8MB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en ID SINTA Dosen Pembimbing: Asri Ria Affriani: 6124844 Anisa Nabila Rizki Ramadhani: -
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Wilayah, batas administrasi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kartometrik, Permendagri. Keywords: Region, administrative boundary, Banyumas District, Purbalingga District, Cartometric, Ministry of Home Affairs Regulation.
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Program Studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografi D-3
Depositing User:	Shalman Alghifari Adriansyah
Date Deposited:	27 Sep 2024 08:02
Last Modified:	27 Sep 2024 08:02
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/125492

Actions (login required)

View Item