Khairuddin, (2013) KOORDINASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI JAWA BARAT : Studi Kasus di Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung Tentang Koordinasi Antar Instansi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Wajib Belajar adalah, adalah wajib bagi anak-anak yang
telah berusia 6 tahun untuk aeaasuki pendidikan dasar
selaaa beberapa tahun sesuai dengan ketentuan negara yang
bersangkutan. Wajib Belajar 9 tahun di Indonesia ifengandung
arti sebagai "Universal basic eduoation" yaitu terbukanya
keseapatan secara luas bagi seaua peserta didik untuk aeaa
suki pendidikan dasar. Jadi, sasaran utaaanya adalah aenuabuhkan
aspirasi orang tua terhadap pendidikan dan peserta
didik untuk aeaasuki pendidikan dasar.
Untuk aencapai sasaran dan tujuan Wajar tersebut, harus
ada pengendalian sebagai alat untuk aenjaain kelangsungan
pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang diaaksud dengan pengen
dalian adalah kegiatan untuk aenjaain kesesuaian dengan
rencana, dengan prograa, dengan perintah-perintah, kekuatankekuatan
lainnya yang ada, teraasuk tindakan-tindakan kolektif.
Koordinasi dalaa pelaksanaan suatu rencana, merupakan
salah satu aspek pengendalian yang sangat penting.
Adapun yang dijadikan saapel sebagai nara suaber ada
lah, Gubernur Kepala Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat, Kakanwil Depdikbud, Kakanwil Depag, Kakanwil Depnak,
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Kepala Kakandepdikbud,
Kakandepag Kakandepnaker, Caaat Kecaaatan Leabang,
Caaat Kecaaatan Cisarua, Kepala Kandepdikbud Keoaaatan
Cisarua, Caaat Kecaaatan Ciaahi Tengah, Kepala Kandepdikbud
Kecaaatan Ciaahi Tengah, Kepala Kantor Departeaen Agaaa
Kecaaatan Ciaahi Tengah, Piapinan Perusahaan PT Korin Garaen
Utaaa dan PT Trisulatex, dan Kepala SMP Negeri Cisarua.
Penguapulan data dilakukan dengan observasi, wawanoa dan
studi dokuaentasi.
Dari analisis data tersebut diteaukan bahwa obyek
kegiatan koordinasi antar instasi terkait dalaa penuntasan
Wajar Dikdas, 9 tahun di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat, khususnya Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung sudah
berjalan dengan baik. Naaun dalaa pelaksanaan sehari-hari
aasih teaukan penyiapangan-penyiapangan dan belua haraoninya
hubungan antara instasi terkait tersebut terutaaa dalaa
bidang penguapulan data, pelaksanaan rapat pelaksanaan
peaantauan dan evaluasi, pengaturan sarana dan prasarana,
pengaturan tentang biaya.
Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di Tingkat propinsi
didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I
Propinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 1993 tentang Pedoaan Pelak
sanaan Prograa Wajar Dikdas Tingkat Propinsi. Tia Koordinasi
Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.
421.1/SK.432-Sosial/1994. Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9
tahun Kecaaatan Leabang didasarkan pada Surat keputusan
Caaat Kecaaatan Leabang No. 421.9/SK Ol-Keaasy/1992. Sedang
Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun di Kecaaatan Ciaahi
Tengah, Kecaaatan Cisarua, dan Kecaaatan Padalarang, secara
foraal belua dibentuk. Di tingkat Desa/ Kelurahan saapai
dengan penelitian ini dilakukan belua di-bentuk secara
foraal Tia Koordinasi Wajar Dikdas.
Gubernur, Bupati, Caaat dan Kepala Desa sebagai Kepala
Peaerintah Daerah di tingkatnya aasing-aasing berfungsi
sebagai penanggung jawab. Kepala Kantor Depdikbud berusaha
aengobtiaalisasikan operasi persekolahan tingkat SLTP,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aeaberikan dorongan
kepada taaatan SD untuk aelanjutkan ke tingkat SLTP. Kepala
Kantor Departeaen Agaaa aeningkatkan upaya aadrasah dan
prograa Paket B di pondok pesantren, serta aengendalikan
kawin auda. Kepala Kantor Departeaen Penerangan aenyelengarakakan
penyuluhan aelalui forua yang ada. Kepala Kantor
Departeaen Tenaga Kerja berusaha untuk aenjeabatani terselenggaranya
Wajar Dikdas 9 tahun dengan aengendalikan usia
angkatan kerja, nenbantu penyelenggaraan Prograa Paket B
bagi pekerja usia pendidikan dasar yang telanjur bekerja di
perusahaan. Dan Instansi terkait lainnya aasih terbatas pada
peaberian laporan dalaa rapat-rapat Tia koordinasi, sekaligus
diaanfaatkan oleh Tia Koordinasi sebagai bahan pertiabangan
dalaa aeruauskan rencana kebijaksanaan penuntasan
Wajar Dikdas 9 Tahun. Tanggung jawab Kepala SMP Negeri
adalah aeaberikan penjelasan kepada orang tua aurid tentang
Wajar Dikdas, aengangkat guru honorer, aeaberikan keringanan
atau peabebasan dari Dana Bp3, aengusahakan orang tua asuh,
aencarikan suaber dari Badan Aaal Zakat dan aendorohg aurid
agar terus aelajutkan sekolah.
Haabatan yang aenonjol adalah aasalah dana, keterbatasan
tenaga, sarana dan prasarana, sistea koaunikasi belua
berjalan dengan baik, dan sikap keterbukaan belua tuabuh
dengan baik. Ada pergeseran pandangan aasyarakata terhadap
pendidikan sebagai andalan aasyarakat untuk aeaperbaiki
kehidupan di aasa yang akan datang.
Untuk aengatasi permasalahan tersebut di atas diteapuh
kebijakan untuk meringankan biaya sekolah bagi anak yang
tidak aaapu, pengeabangan SMP Kelas jauh dan SMP Terbuka,
pengoptiaalisasian koordinasi antarinstansi terkait, aeningkatkan
publikasi Wajar Dikdas 9 tahun, dan aelakukan peabinaan
aasyarakat lebih intensif. Masalah kesadaran warga
belajar prograa Paket B diteapuh aelalui peabinaan terhadap
peserta didik. Kepada aasyarakat diberi kesadaran bahwa
pendidikan itu adalah kewajiban setiap auslia, bukan seaataaata
untuk aeningkatkan penghasilan.
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Title.pdf Download (228kB) | Preview |
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Abstract.pdf Download (330kB) | Preview |
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Chapter1.pdf Download (1MB) | Preview |
![]() |
Text
T_ADPEN_9332001_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) |
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Chapter3.pdf Download (945kB) | Preview |
![]() |
Text
T_ADPEN_9332001_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (4MB) |
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Chapter5.pdf Download (579kB) | Preview |
Preview |
Text
T_ADPEN_9332001_Bibliography.pdf Download (348kB) | Preview |
![]() |
Text
T_ADPEN_9332001_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (568kB) |
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | Universitas Pendidikan Indonesia > Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia > Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2 |
Divisions: | Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2 |
Depositing User: | Riki N Library ICT |
Date Deposited: | 28 Aug 2013 04:28 |
Last Modified: | 28 Aug 2013 04:28 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/1111 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |