PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK

Shalman Alghifari Adriansyah, - (2024) PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text TA_PIG_2002467_Title.pdf Download (4MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter1.pdf Download (3MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (9MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter3.pdf Download (7MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (13MB)
	Text TA_PIG_2002467_Chapter5.pdf Download (458kB)
	Text TA_PIG_2002467_ Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (8MB)

Abstract

Nilai-nilai sosial, ekonomi, tanah, dan politik dari batas-batas administratif kabupaten sangatlah penting. Manfaat penetapan batas administratif bagi masyarakat antara lain mengatur wilayah, menetapkan yurisdiksi, mengelola sumber daya, menjaga identitas budaya, dan mendukung perencanaan dan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan kegiatan penetapan ruas batas antara Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perbandingan hasil pelaksanaan pembaharuan yang awalnya dari segmen garis berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2013 dengan hasil delineasi Badan Informasi Geospasial menggunakan dasar Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Proses delineasi dilaksanakan dengan dua metode yaitu dengan survei lapangan dan secara kartometrik dengan menghimpun informasi hingga level Pemerintah Desa/Kelurahan. Apabila memiliki perbedaan pada saat penarikan garis batas hasil rekonstruksi, maka garis batas tersebut akan disesuaikan mengikuti kondisi riil di lapangan. Namun demikian, apabila terdapat ketidaksepakatan garis batas di lapangan oleh kedua belah pihak yang berbatasan, maka akan digambarkan berdasarkan versi masing�masing. Telaahnya bisa menjadi media dalam bentuk memperkuat hak-hak tiap wilayah. Serta manfaat yang sudah melekat pada seluruh aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih mendalami tentang batas administrasi. Pada hasilnya berupa peta delineasi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 19 segmen yang berubah seperti segmen batas antara Desa Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas dengan Desa Jompo, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga yang memiliki panjang segmen sebelumnya 2060,741 m dan panjang segmen setelah dilakukannya rekonstruksi berdasarkan hasil delineasi menjadi 2723,660 m. Pada kegiatan delineasi batas kabupaten ini seluruh segmen batas dinyatakan sepakat, sehingga peta batas kabupaten seluruhnya tersusun sesuai dengan spesifikasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. The social, economic, land and political values of district administrative boundaries are of great importance. The benefits of establishing administrative boundaries for society include regulating territory, establishing jurisdiction, managing resources, maintaining cultural identity, and supporting urban planning and development. Therefore, efforts are needed to carry out activities to determine the boundary section between Banyumas and Purbalingga Regencies. The aim of this research is to analyze the comparison of the results of the renewal implementation which was initially based on line segments based on Permendagri Number 57 of 2013 with the delineation results of the Geospatial Information Agency using the basis of Permendagri Number 141 of 2017. The delineation process was carried out using two methods, namely by field survey and cartometrically by collecting information up to the Village/Subdistrict Government level. If there are differences when drawing the reconstructed boundary lines, then the boundary lines will be adjusted according to real conditions in the field. However, if there is a disagreement on the boundary line in the field by the two bordering parties, it will be drawn based on their respective versions. The study can become a medium in the form of strengthening the rights of each region. As well as the benefits that are inherent in all aspects of life in the Banyumas Regency and Purbalingga Regency areas, it is hoped that it can inspire many people to learn more about administrative boundaries. The result is a delineation map of Banyumas Regency and Purbalingga Regency, Central Java Province and there are 19 segments that have changed, such as the boundary segment between Jompo Kulon Village, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas with Jompo Village, District. Kalimanah, Kab. Purbalingga had a previous segment length of 2060.741 m and the segment length after reconstruction was carried out based on the delineation results was 2723.660 m. In this district boundary delineation activity, all boundary segments were agreed, so that the entire district boundary map was prepared in accordance with the specifications of Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en ID SINTA Dosen Pembimbing: Asri Ria Affriani: 6124844 Anisa Nabila Rizki Ramadhani: -
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Wilayah, batas administrasi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kartometrik, Permendagri. Keywords: Region, administrative boundary, Banyumas District, Purbalingga District, Cartometric, Ministry of Home Affairs Regulation.
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Program Studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografi D-3
Depositing User:	Shalman Alghifari Adriansyah
Date Deposited:	27 Sep 2024 08:02
Last Modified:	27 Sep 2024 08:02
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/125492

Actions (login required)

View Item