KOORDINASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI JAWA BARAT : Studi Kasus di Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung Tentang Koordinasi Antar Instansi

    Khairuddin, (2013) KOORDINASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI JAWA BARAT : Studi Kasus di Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung Tentang Koordinasi Antar Instansi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Wajib Belajar adalah, adalah wajib bagi anak-anak yang
    telah berusia 6 tahun untuk aeaasuki pendidikan dasar
    selaaa beberapa tahun sesuai dengan ketentuan negara yang
    bersangkutan. Wajib Belajar 9 tahun di Indonesia ifengandung
    arti sebagai "Universal basic eduoation" yaitu terbukanya
    keseapatan secara luas bagi seaua peserta didik untuk aeaa
    suki pendidikan dasar. Jadi, sasaran utaaanya adalah aenuabuhkan
    aspirasi orang tua terhadap pendidikan dan peserta
    didik untuk aeaasuki pendidikan dasar.
    Untuk aencapai sasaran dan tujuan Wajar tersebut, harus
    ada pengendalian sebagai alat untuk aenjaain kelangsungan
    pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang diaaksud dengan pengen
    dalian adalah kegiatan untuk aenjaain kesesuaian dengan
    rencana, dengan prograa, dengan perintah-perintah, kekuatankekuatan
    lainnya yang ada, teraasuk tindakan-tindakan kolektif.
    Koordinasi dalaa pelaksanaan suatu rencana, merupakan
    salah satu aspek pengendalian yang sangat penting.
    Adapun yang dijadikan saapel sebagai nara suaber ada
    lah, Gubernur Kepala Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
    Barat, Kakanwil Depdikbud, Kakanwil Depag, Kakanwil Depnak,
    Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Kepala Kakandepdikbud,
    Kakandepag Kakandepnaker, Caaat Kecaaatan Leabang,
    Caaat Kecaaatan Cisarua, Kepala Kandepdikbud Keoaaatan
    Cisarua, Caaat Kecaaatan Ciaahi Tengah, Kepala Kandepdikbud
    Kecaaatan Ciaahi Tengah, Kepala Kantor Departeaen Agaaa
    Kecaaatan Ciaahi Tengah, Piapinan Perusahaan PT Korin Garaen
    Utaaa dan PT Trisulatex, dan Kepala SMP Negeri Cisarua.
    Penguapulan data dilakukan dengan observasi, wawanoa dan
    studi dokuaentasi.
    Dari analisis data tersebut diteaukan bahwa obyek
    kegiatan koordinasi antar instasi terkait dalaa penuntasan
    Wajar Dikdas, 9 tahun di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
    Barat, khususnya Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung sudah
    berjalan dengan baik. Naaun dalaa pelaksanaan sehari-hari
    aasih teaukan penyiapangan-penyiapangan dan belua haraoninya
    hubungan antara instasi terkait tersebut terutaaa dalaa
    bidang penguapulan data, pelaksanaan rapat pelaksanaan
    peaantauan dan evaluasi, pengaturan sarana dan prasarana,
    pengaturan tentang biaya.
    Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di Tingkat propinsi
    didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I
    Propinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 1993 tentang Pedoaan Pelak
    sanaan Prograa Wajar Dikdas Tingkat Propinsi. Tia Koordinasi
    Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat
    Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.
    421.1/SK.432-Sosial/1994. Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9
    tahun Kecaaatan Leabang didasarkan pada Surat keputusan
    Caaat Kecaaatan Leabang No. 421.9/SK Ol-Keaasy/1992. Sedang
    Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun di Kecaaatan Ciaahi
    Tengah, Kecaaatan Cisarua, dan Kecaaatan Padalarang, secara
    foraal belua dibentuk. Di tingkat Desa/ Kelurahan saapai
    dengan penelitian ini dilakukan belua di-bentuk secara
    foraal Tia Koordinasi Wajar Dikdas.
    Gubernur, Bupati, Caaat dan Kepala Desa sebagai Kepala
    Peaerintah Daerah di tingkatnya aasing-aasing berfungsi
    sebagai penanggung jawab. Kepala Kantor Depdikbud berusaha
    aengobtiaalisasikan operasi persekolahan tingkat SLTP,
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aeaberikan dorongan
    kepada taaatan SD untuk aelanjutkan ke tingkat SLTP. Kepala
    Kantor Departeaen Agaaa aeningkatkan upaya aadrasah dan
    prograa Paket B di pondok pesantren, serta aengendalikan
    kawin auda. Kepala Kantor Departeaen Penerangan aenyelengarakakan
    penyuluhan aelalui forua yang ada. Kepala Kantor
    Departeaen Tenaga Kerja berusaha untuk aenjeabatani terselenggaranya
    Wajar Dikdas 9 tahun dengan aengendalikan usia
    angkatan kerja, nenbantu penyelenggaraan Prograa Paket B
    bagi pekerja usia pendidikan dasar yang telanjur bekerja di
    perusahaan. Dan Instansi terkait lainnya aasih terbatas pada
    peaberian laporan dalaa rapat-rapat Tia koordinasi, sekaligus
    diaanfaatkan oleh Tia Koordinasi sebagai bahan pertiabangan
    dalaa aeruauskan rencana kebijaksanaan penuntasan
    Wajar Dikdas 9 Tahun. Tanggung jawab Kepala SMP Negeri
    adalah aeaberikan penjelasan kepada orang tua aurid tentang
    Wajar Dikdas, aengangkat guru honorer, aeaberikan keringanan
    atau peabebasan dari Dana Bp3, aengusahakan orang tua asuh,
    aencarikan suaber dari Badan Aaal Zakat dan aendorohg aurid
    agar terus aelajutkan sekolah.
    Haabatan yang aenonjol adalah aasalah dana, keterbatasan
    tenaga, sarana dan prasarana, sistea koaunikasi belua
    berjalan dengan baik, dan sikap keterbukaan belua tuabuh
    dengan baik. Ada pergeseran pandangan aasyarakata terhadap
    pendidikan sebagai andalan aasyarakat untuk aeaperbaiki
    kehidupan di aasa yang akan datang.
    Untuk aengatasi permasalahan tersebut di atas diteapuh
    kebijakan untuk meringankan biaya sekolah bagi anak yang
    tidak aaapu, pengeabangan SMP Kelas jauh dan SMP Terbuka,
    pengoptiaalisasian koordinasi antarinstansi terkait, aeningkatkan
    publikasi Wajar Dikdas 9 tahun, dan aelakukan peabinaan
    aasyarakat lebih intensif. Masalah kesadaran warga
    belajar prograa Paket B diteapuh aelalui peabinaan terhadap
    peserta didik. Kepada aasyarakat diberi kesadaran bahwa
    pendidikan itu adalah kewajiban setiap auslia, bukan seaataaata
    untuk aeningkatkan penghasilan.

    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Title.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Title.pdf

    Download (228kB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Abstract.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Abstract.pdf

    Download (330kB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Chapter1.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Chapter1.pdf

    Download (1MB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Chapter2.pdf] Text
    T_ADPEN_9332001_Chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan

    Download (2MB)
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Chapter3.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Chapter3.pdf

    Download (945kB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Chapter4.pdf] Text
    T_ADPEN_9332001_Chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan

    Download (4MB)
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Chapter5.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Chapter5.pdf

    Download (579kB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Bibliography.pdf]
    Preview
    Text
    T_ADPEN_9332001_Bibliography.pdf

    Download (348kB) | Preview
    [thumbnail of T_ADPEN_9332001_Appendix.pdf] Text
    T_ADPEN_9332001_Appendix.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan

    Download (568kB)
    Item Type: Thesis (S2)
    Subjects: Universitas Pendidikan Indonesia > Sekolah Pasca Sarjana
    Universitas Pendidikan Indonesia > Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2
    Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2
    Depositing User: Riki N Library ICT
    Date Deposited: 28 Aug 2013 04:28
    Last Modified: 28 Aug 2013 04:28
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/1111

    Actions (login required)

    View Item View Item