misbah, Moch (2011) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEDINASAN KEPOLISIAN :Studi Pada Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). eprint_fieldopt_thesis_type_phd thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
d_ipa_0706717_table_of_contents.pdf Download (265kB) | Preview |
|
|
Text
d_ipa_0706717_chapter1.pdf Download (349kB) | Preview |
|
|
Text
d_ipa_0706717_chapter2.pdf Download (424kB) | Preview |
|
|
Text
d_ipa_0706717_chapter3.pdf Download (415kB) | Preview |
|
|
Text
d_ipa_0706717_chapter5.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
d_ipa_0706717_bibliography.pdf Download (287kB) | Preview |
Abstract
Masalah pokok Polri dihadapkan dengan hakekat ancaman tugas pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang, dimana modus operandi baru pelaku kejahatan sudah menggunakan dan memanfaatkan kemajuan Iptek, dan Polri sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum terdepan yang senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam mewujudkan visi dan misinya, perlu didukung oleh SDM yang ber-kualitas, yang disiapkan melalui sistem pendidikan yang profesional dan proporsional. agar mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkait dengan kejahatan. Tujuan penelitian adalah upaya mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan : 1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan program pendidikan kedinasan Kepolisian, dalam konteks PTK; 2. Kondisi Lemdik Polri yang dilibatkan dalam penelitian; 3. Implementasi kebijakan pengembangan program pendidikan kedinasan Kepolisian; dan 4. Pelaksanaan Wasdal program pendidikan kedinasan Polri (Quality Control), dalam upaya mendapatkan akuntabilitas publik. Metodologi penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskritif analisis dengan pendekatan kualitatif naturalistik, untuk memperoleh data kongkrit dan akurat dilapangan dari beberapa Lemdik Polri yang dijadikan obyek penelitian. Temuan dan Pembahasan hasil penelitian : 1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan program pendidikan kedinasanan Polri, dikembangkan berdasarkan kebijkan pimpinan Polri, dan perencanaannya disusun berdasarkan usul kebutuhan user dan keterbatasan dukungan APBN dalam DIPA (budget oriented; 2. Dari beberapa Lemdik Polri yang dijadikan sampel dalam penelitian, baru satu Program Pendidikan Strata-1 (S-1) Program Studi Ilmu Kepolisian yang ter- “Akreditasi-A oleh BAN-PT Kemendiknas” diselenggarakan oleh STIK-PTIK, dan belum semua Lemdik Polri ditata dalam konteks PTK; 3. Ada Program Pendidikan yang terputus pada Prodik Profesi Kepolisian/Vokasi setara D-2, antara Program Diktuk Brigadir Polisi setara D-1 dan SETUKPA setara D-3 berjenjang; dan 4. Pelaksanaan Wasdal (Quality Control), dilakanakan oleh fungsi terkait dalam internal Polri yang diemban oleh : Ka Lemdikpol, Irwasum Polri, dan Irwasda. Kesimpulan : 1. Lemdikpol sebagai Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Kapolri, dalam menyiapkan kebijakan pengembangan program pendidikan kedinasanan Polri, dalam konteks PTK, dengan melihat aspek perkembangn IPTEK dan hakekat ancaman tugas Polri, akan lebih efektif apabila ada komitmen kebijakan pimpinan Polri dan bisa dikembangkan berdasarkan research and program oriented: 2. Lemdik Polri yang dilibatkan dalam penelitian belum sepenuhnya ditata dalam konteks PTK, dan akan lebih efektif apabila ada komitmen kebijakan dari pimpinan Polri bahwa Lemdik Polri diopsnalkan dalam konteks PTK yang professional dan proporsional; 3. Implementasi : a. STIK-PTIK memungkinkan untuk dijadikan sebagai Lembaga induk pendidikan Polri, yang bisa mengayomi seluruh Lemdik Polri sebagai Kampus jauh STIK-PTIK, bisa mengembangkan Program Pendidikan dan Program Studi pada pendidikan : Akademik (S-1 s/d S-3); Vokasi (D-1 s/d D-4) secara bulat maupun berjenjang; dan Profesi setelah S-1/D-4; b. Program Pendidikan yang terputus pada jenjang setara D-2 Vokasi, bisa dikembangkan dengan “Model Pelatihan Berbasis SKS” dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” dengan tidak meninggalkan tugas pokok; dan 4. Dalam pelaksanaan Wasdal perlu melibatkan pengawas independent dari luar institusi Polri guna mendapatkan akuntabilitas publik. Rekomendasi disajikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, dan Polri pada khususnya: 1. Jenjang pendidikan yang terputus pada Prodik Vokasi setara D-2, bisa dikembangkan dengan “Model Pelatihan Berbasis SKS” menggunakan paket kurikulum per-semester 16 minggu giat akademik efektif = 4 bulan, dioperasionalkan 3 bulan PPJJ, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” dengan tidak meninggalkan tugas pokok, dan 1 bulan di Lemdik Polri terdekat; 2. Akan lebih efektif apabila ada komitmen kebijakan dari pimpinan Polri, didukung oleh semua unsur pimpinan Polri dari pusat sampai tingkat Polsek/Kecamatan, dan Lemdik Polri diopsnalkan dalam konteks PTK yang professional dan proporsional. dan 3. Penelitian lebih lanjut bisa dikembangkan, anatara lain dalam bidang penggunaan hasil didik dan kinerjanya, sesuai jenjang pendidikan dalam konteks PTK, yang dimiliki SDM Polri diseluruh penjuru Nusantara.
| Item Type: | Thesis (eprint_fieldopt_thesis_type_phd) |
|---|---|
| Additional Information: | No Panggil D ADP MIS i-2011 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Mutu Pendidikan, |
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-3 |
| Depositing User: | Staf Koordinator 3 |
| Date Deposited: | 12 Jun 2014 08:23 |
| Last Modified: | 12 Jun 2014 08:23 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/7577 |
Actions (login required)
 |
View Item |