STRATEGI PEMBERDAYAAN FUNGSI PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Dharmadi, Gun Gun Mochamad (2013) STRATEGI PEMBERDAYAAN FUNGSI PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Title.pdf

Download (222kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Abstract_Eng.pdf

Download (240kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Abstract.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Table_Of_Content.pdf

Download (305kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Chapter1.pdf

Download (898kB) | Preview
[img] Text
T_ADPEN_009790_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Chapter3.pdf

Download (730kB) | Preview
[img] Text
T_ADPEN_009790_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
T_ADPEN_009790_Chapter5.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Chapter6.pdf

Download (753kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_ADPEN_009790_Bibliography.pdf

Download (379kB) | Preview
[img] Text
T_ADPEN_009790_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (830kB)

Abstract

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara yuridis formil telah membawa perubahan paradigma yang cukup berarti dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dalam era otonomi daerah ini tampaknya berbagai program-program pembangunan, termasuk di dalamnya perencanaan sektor pendidikan menjadi lebih tertumpu pada prinsip-prinsip demokratisasi, peranserta masyarakat, pemberdayaan potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki oleh daerah otonomi. Implikasi nyata diberlakukannya otonomi daerah pada sektor pendidikan meliputi antara lain teijadinya perubahan struktur kelembagaan dinas pendidikan, adanya fungsi kelembagaan, perubahan sumber daya, tenaga, sarana, keuangan dan lain-lain Semua perubahan tersebut jelas berdampak pada harmonisasi keija, manajemen dan perubahan cara pengambilan keputusan. Yang tidak terelakkan adalah lebih mendesaknya kebutuhan akan kesadaran tentang perlunya peningkatan fungsi dan peran perenca naan, baik jangka pendek, menengah dan panjang, yang dibingkai denean perencanaan makro, messo dan mikro. Kesadr.ar mi sekaligus menuntut diterapkannya prinsip-prinsip strategik, sebagaimana tenung dalam rumusan visi, misi dan arah kebijakasanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pendidikan tingkat kabupaten. Densan digulirkannya otonomi daerah ini, yang semula diharapkan dapat lebih cepat "mengembangkan segala sumber dayanya, akan tetapi tidak semudah membalikan tangan. Apabila dikaji secara empiris ui lapangan, masih banyak ditemukan berbaga persoalan. Salah satu persoalan yang mendasar itu antara lain kurang berdavanva fungsi manajemen sistem perencanaan pendidikan pada dinas tingkat kabupaten. Pada kenyataannya fungsi perencanaan ini masih belum ditangani secara profesional maupun secara komprehensif. Hal ini sebagai akibat dan masih lemahnya kualitas sumber daya yang dglikmya. Akibatnya akan membawa dampak pula terhadap output dari tujuan pendidikan itu sendin. Dimana tujuan pendidikan dalam konteks otonomi daerah itu hendaknya memenuhi tuntutan akan pemerataan dan perluasan kesen patan pendidikan bagi seluruh aneeota masyarakat, terwujudnya layanan dan hasil yang bermutu, adanya kesesuaian" antara produk/output pendidikan dengan tuntutan masyarakat, dan teijadinya pengelolaan pendidikan yang efisien, yaitu pengelolaan pendidikan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai produktivitas yang optimal Semua fungsi dan tuntutan tersebut di atas merupakan bahan pertimbangan pokok dalam pembangunan pendidikan daerah yang harus didukung oleh kemampuan untuk merencanakannya Oleh karena itu dalam menanggapi perkembangan sistem pendidikan yang makin kompleks, Dinas Pendidikan pada era otonomi daerah dituntut untuk dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi dan revitalisasi manajemen keija, agar lebih efektif, efisien dan proporsional.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Subjects: Universitas Pendidikan Indonesia > Fakultas Ilmu Pendidikan > Administrasi Pendidikan
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2
Depositing User: Riki N Library ICT
Date Deposited: 27 Aug 2013 08:55
Last Modified: 27 Aug 2013 08:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/884

Actions (login required)

View Item View Item