Setiawati, Pifih (2013) STUDI TENTANG PRAKTEK PENGADILAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Subang. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
S_PKN_0900180_TITLE.pdf Download (194kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0900180_ABSTRACT.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0900180_CHAPTER1.pdf Download (283kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PKN_0900180_CHAPTER2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (494kB) |
|
|
Text
S_PKN_0900180_CHAPTER3.pdf Download (320kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0900180_CHAPTER4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (359kB) |
|
|
Text
S_PKN_0900180_CHAPTER5.pdf Download (183kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0900180_BIBLIOGRAPHY.pdf Download (280kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0900180_APPENDIX.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (237kB) |
Abstract
Berdasarkan studi pendahuluan di Polres Subang terlihat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Subang masih sangat kurang hal ini sesuai dengan meningkatnya jumlah pelanggar pengguna jalan raya di setiap tahunnya. Tercatat jumlah pelanggar pada tahun 2009 berjumlah 4764, tahun 2010 berjumlah 6702 dan pada tahun 2011 berjumlah 11683. Maka dari permasalahan tersebut peneliti mengkaji akan hal tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah sikap polantas yang tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pengguna kendaraan bermotor roda dua yaitu langsung menilang pelanggar untuk diproses di pengadilan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar?; 2) Apakah dengan diadakannya sosialisasi Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diadakan pihak kepolisian dapat mengurangi jumlah pelanggaran di kota Subang?; 3)Apakah untuk memperoleh SIM sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di kota Subang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature. Subjek penelitian ini adalah pelanggar kendaraan bermotor roda dua yang ada di Kabupaten Subang, aparat kepolisian Polres Subang, dan bagian Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil dari analisis data, diperoleh data bahwa tindakan aparat kepolisian dan pihak pengadilan dalam menindak pelanggar lalu lintas yang ada di Kabupaten Subang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi mengenai sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang yang dilakukan Kanit Dikyasa Lantas Polres Kabupaten Subang belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya sosialisasi terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil Kabupaten Subang. Kemudian dalam proses pengeluaran SIM, aparat kepolisian sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun ada saja oknum yang menerima sogokan uang sehingga proses dalam pengeluaran SIM hanya dilaksanakan beberapa saat saja tanpa melalui tes uji, baik secara teori maupun praktik. Kanit Dikyasa Lantas Polres Kabupaten Subang harus mengoptimalkan kualitas kerjanya dalam mensosialisasikan Undang-Undang LLAJ agar masyarakat Kabupaten Subang mengetahui tentang peraturan lalu lintas. Based on preliminary studies in Subang Resort Police visible legal awareness in the communities Subang is still lacking, which is in line with the increasing number of violators of road users in each year. Recorded the number of violators in 2009 amounted to 4764, in 2010 amounted to 6702 and in 2011 amounted to 11,683. So the problem that researchers will examine the formulation of the problem as follows: 1) Is the firm attitude of traffic police in cracking down on traffic violations users of two-wheeled motor vehicle that is directly giving a speeding ticket to the offender to be processed in the courts would be a deterrent effect for violators?; 2) Is the holding of socialization Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation held by police can reduce the number of violations in the city of Subang?; 3) Is to obtain driver's license in accordance with the applicable procedures can reduce the number of traffic violations motorcycles in the town of Subang?. The method used in this research is a case study, the data collection techniques used were: observation, interviews, documentary studies, and literature studies. Subject of this research is two-wheeled motor vehicle violators in the district of Subang, the police of Subang Resort Police, and the PR Subang Regency Court. Based on the results of data analysis, data showed that the actions of police and the courts to take action against violators the existing traffic in Subang district is in compliance with applicable procedures, but the socialization of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport the police who do not maximized because there are still many people who do not aware of any socialization, especially people who are in a remote area of Subang district. Then the driver's license issuance process, the police are in accordance with the applicable procedures, but there are actors who accepting bribes in the process of spending money so driver’s license only implemented a few moments without going through test trials, both in theory and practice. Head of Engineering and Education Unit Traffic Resort Police Subang know about traffic rules.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Universitas Pendidikan Indonesia > Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | Riki N Library ICT |
| Date Deposited: | 27 Aug 2013 07:52 |
| Last Modified: | 27 Aug 2013 07:52 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/496 |
Actions (login required)
 |
View Item |