PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL : Suatu Kajian terhadap Peran DPD dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat

Muhamad Saepul Akbar, - (2018) PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL : Suatu Kajian terhadap Peran DPD dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_PKN_1406317_Title.pdf Download (304kB)
	Text S_PKN_1406317_Abstract.pdf Download (57kB)
	Text S_PKN_1406317_Table_of_content.pdf Download (68kB)
	Text S_PKN_1406317_Chapter1.pdf Download (292kB)
	Text S_PKN_1406317_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (396kB)
	Text S_PKN_1406317_Chapter3.pdf Download (256kB)
	Text S_PKN_1406317_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (436kB)
	Text S_PKN_1406317_Chapter5.pdf Download (67kB)
	Text S_PKN_1406317_Bibliography.pdf Download (159kB)

Abstract

Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan sedikitnya Rancangan Undang-Undang yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). RUU memberikan gambaran tindak lanjut aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPD. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya DPD dalam menyerap aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat; 2) hasil yang di capai DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam PROLEGNAS; 3) faktor yang mendukung serta menghambat peran DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat dalam PROLEGNAS. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya mengetahui peran DPD dalam PROLEGNAS melalui kegiatan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat 4 upaya yang dilakukan DPD dalam menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat; 2) hasil yang dicapai DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat masih belum optimal dan tidak adanya produk hukum yang dihasilkan; dan 3) faktor yang mendukung serta menghambat peran DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat dalam PROLEGNAS, faktor pendukung yakni rakyat dan faktor penghambat yakni keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD, kurang adanya peran dari pimpinan DPD, dan posisi DPD menjadi pihak ke-2 dalam legislasi setelah DPR.;---The background of this research is the less number of the regulation plannimg (Rancangan Undang-Undang/RUU) from the regional council of representative (DPD) that passes into National Legislation Program (Program Legislasi Nasional/PROLEGNAS). RUU depicts further action of the citizen aspiration toward DPD. According to that problem, the researcher is intersted to investigate the problem. The research itself aims to investigate: 1) the DPD effort in absorbing the aspiration of West Java citizen; 2) the outcome that is obtained by DPD in conveying the aspiration of West Java citizen in the PROLEGNAS; 3) the factor that support and obstruct DPD role in conveying the aspiration of West Java citizen in the PROLEGNAS. The research is conducted as an effort in knowing the role of DPD in PROLEGNAS through conveying the citizen aspiration activity. The approach in the research is qualitative approach purposed to understand and depict a phenomenon. The data is derived through interview, observation, and documentation study. The result show that: 1) there are four efforts by DPD in absorbing the aspiration of West Java citizen; 2) the outcome that is obtained by DPD in conveying the aspiration of West Java citizen has not been optimum and no law product is produced; and 3) the factor that support DPD in conveying the aspiration of West Java citizen in PROLEGNAS is the citizen itself, while the obstacles are the limitation of DPD power, less of DPD the leader role, and the DPD position that is only being the second party in legislation after DPR.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	No. Panggil : S PKN MUH p-2018; Pembimbing : I. Karim Suryadi, Leni Anggraeni; NIM. : 14063171.
Uncontrolled Keywords:	Dewan Perwakilan Daerah, Program Legislasi Nasional, dan kegiatan menyampaikan aspirasi, the Regional Council of Representative, National Legislation Program, and conveying the aspiration activity.
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User:	Isma Anggini Saktiani
Date Deposited:	07 Aug 2019 08:34
Last Modified:	07 Aug 2019 08:34
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/37061

Actions (login required)

View Item