IMPLEMENTASI CIVIC RESPONSIBILITY DALAM PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA : Studi Desksriptif pada Pembangunan Bandar Internasional di Desa Sukakerta Kabupaten Majalengka

Naufal Adli Althaf, - (2019) IMPLEMENTASI CIVIC RESPONSIBILITY DALAM PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA : Studi Desksriptif pada Pembangunan Bandar Internasional di Desa Sukakerta Kabupaten Majalengka. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_PKN_1505386_Title.pdf Download (641kB)
	Text S_PKN_1505386_Chapter1.pdf Download (379kB)
	Text S_PKN_1505386_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (380kB)
	Text S_PKN_1505386_Chapter3.pdf Download (450kB)
	Text S_PKN_1505386_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (475kB)
	Text S_PKN_1505386_Chapter5.pdf Download (119kB)
	Text S_PKN_1505386_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (787kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sebagai timbal balik dari negara, masyarakat harus memiliki civic responsibility dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membantu dan mengembangkan negaranya dalam pembangunan negara. Peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara garis besar akan mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan yang dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri dan diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan pada warga. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan lahan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan cara pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Bentuk civic responsibility dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan cara memberikan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat. (2) Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah warga dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (3) Kendala yang terdapat dalam pengadaan tanah terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran. (4) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pengadaan tanah adalah dengan memberikan ganti rugi pada pemilik yang berhak atas tanah. This research is motivated by state's obligation to provide welfare to the society. As a reciprocity from the state, the society must have civic responsibility in the life of the nation and state by helping and developing their state in the state's development. The role of citizens in the life of the nation and state in broad outline will cover the aspects of planning and implementation, especially in relation to the making of development decisions or policies needed by the citizen themselves and are expected to advance public welfare. Infrastructure development is one of the efforts to provide welfare to citizens. In infrastructure development, land is needed to carry out development in the public interest by procurement of land. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results of the research show that (1) The form of civic responsibility in the procurement of land for the public interest is by providing rights to land owned by citizens and supporting government programs in the development of the International Airport of West Java. (2) Legal protection for ownership of citizens' land in the procurement of land for public purposes is regulated in Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest (3) Constraints in land acquisition consist of internal constraints and external constraints, one of constraint is limited budget. (4) The effort made by the government to complete land acquisition is to provide compensation to the rightful owner of the land.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	No. Panggil : S PKN NAU i-2019 ; Pembimbing : I. Suwarma Al Muchtar, II. Dwi Imam Muthaqin ; NIM : 1505386
Uncontrolled Keywords:	Civic Responsibility, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User:	Naufal Adli Althaf
Date Deposited:	20 Jun 2019 04:11
Last Modified:	20 Jun 2019 04:11
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/35407

Actions (login required)

View Item