CALON ANGGOTA LEGISLATIF EKS KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF PUBLIK : Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu 2019

Nurul Yunita, - (2019) CALON ANGGOTA LEGISLATIF EKS KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF PUBLIK : Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu 2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_PKN_1507214_Title.pdf

Download (709kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Chapter1.pdf

Download (430kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (432kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Chapter3.pdf

Download (233kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (521kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Chapter5.pdf

Download (144kB)
[img] Text
S_PKN_1507214_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (325kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Juli 2018, tercatat 165 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. April 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) merujuk data final Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis sebanyak 81 orang eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Secara yuridis, landasan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif telah diperbolehkan, merujuk pada putusan Mahkamah Agung No.43 P/HUM/2018. Namun, dalam perkembangannya, dilihat dari berbagai sudut pandang lain caleg eks koruptor menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga diperoleh gambaran publik mengenai adanya caleg eks koruptor dalam Pemilu 2019 secara moral, perkembangan demokrasi, gerakan antikorupsi serta partai politik. Caleg eks koruptor dari sudut pandang moral dinilai sebagai bentuk penyimpangan. Caleg eks koruptor dapat menghambat demokrasi di Indonesia karena akan mengurangi kepercayaan publik kepada para wakil rakyat. Rekrutmen caleg dari internal partai sebagai corong menyeleksi kualitas caleg. Revisi undang-undang Pemilu harus dilakukan untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik di masyarakat menjadi salah solusi mengatasi efek yang ditimbulkan dari adanya caleg eks koruptor. Kata Kunci: Calon anggota legilatif, eks koruptor, pemilu 2019, publik Abstract The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that as many as 61 members of the DPR and DPRD had become suspects in corruption cases during January-May 2018. In July 2018, there were 165 former corruption inmates running for the people's representatives. April 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) refers to the final data of the General Election Commission (KPU) releasing as many as 81 ex-corruptors nominating themselves to become members of the legislature. Juridically, the foundation of ex-corruptors to become legislative candidates has been allowed, referring to the Supreme Court ruling No.43 P / HUM / 2018. However, in its development, viewed from various other perspectives, the candidates for ex-corruptors have had various negative implications for the people of Indonesia. This study uses a qualitative approach with descriptive methods so that a public description of the existence of candidates for ex-corruptors in the 2019 elections is morally available, the development of democracy, anti-corruption movements and political parties. Candidates for ex-corruptors from a moral point of view are deemed irregularities. Candidates for ex-corruptors can hinder democracy in Indonesia because it will reduce public trust in the people's representatives. Recruitment of candidates from internal parties as a mouthpiece to select the quality of candidates. Revisions to the election law must be done to improve the democratic process in Indonesia. Political education in the community is one of solutions to overcome the effects of the existence of candidates for ex-corruptors. Keywords: Legislative candidate, ex corruptor, general election 2019, public

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S PKN NUR c-2019 ; Pembimbing : I. Karim Suryadi, II. Cecep Darmawan ; NIM : 1507214
Uncontrolled Keywords: Calon anggota legilatif, eks koruptor, pemilu 2019, publik
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User: Nurul Yunita
Date Deposited: 27 May 2019 02:44
Last Modified: 27 May 2019 02:44
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/35313

Actions (login required)

View Item View Item