Puspa Yuliasari, - (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM : Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PKN_1504402_Title.pdf Download (483kB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Chapter1.pdf Download (427kB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (442kB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Chapter3.pdf Download (304kB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Chapter5.pdf Download (254kB) |
|
Text
S_PKN_1504402_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (384kB) |
Abstract
ABSTRAK Puspa Yuliasari. (1504402). IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) Program desa sadar hukum merupakan suatu kebijakan yang menarik untuk dikaji, karena program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai pengimplementasian program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perencanaan program desa sadar hukum dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan membuat perencanaan yang sistematis dari segi penyusunan rancangan kegiatan/penjadwalan, strategi pelaksanaan, perincian prosedur operasional program, hingga menentukan sistem evaluasi program. (2) Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. (3) Hambatan dalam pengimplementasian program di antaranya keterbatasan dana dan fasilitas pengelolaan sampah, masalah pengumpulan data, serta masalah terkait komunikasi. (4) Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu penggunaan dana mandiri dalam operasionalisasi program, pembuatan grup di media sosial, pengadaan bimbingan teknis bagi aparat desa, pembuatan oven sampah. Upaya lain yang ditawarkan peneliti yaitu melakukan pengecekan data dan observasi mendalam ke berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi ketidaksesuaian data dan fakta, pengadaan bank sampah di Desa Trusmi Wetan, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan sejak dini. Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat. ABSTRACT Puspa Yuliasari. (1504402). IMPLEMENTATION OF NLGI HEAD REGULATION ON ESTABLISHING AND GUIDING LEGAL CONSCIOUS FAMILY AND LEGAL CONSCIOUS VILLAGE THROUGH LEGAL CONSCIOUS VILLAGE PROGRAM (DESCRIPTIVE STUDY AT TRUSMI WETAN VILLAGE, PLERED DISTRICT, CIREBON) Legal conscious village program is an interesting policy to study, because this program aims to increase public legal awareness as a supporter of the implementation of a legal state in Indonesia. To become a legal conscious village, a village must approve and go through several processes regulated in the Regulation of the Head of BPHN Number: PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Establishment and Development of Legal Conscious Family and Legal Conscious Village. This study discusses the implementation of legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, discusses planning, implementation, obstacles, and efforts to overcome obstacles in implementing legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, using qualitative approach and descriptive method. The results of the study show that: (1) Legal conscious village planning program is carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Java by making systematic planning in terms of preparation, scheduling, implementation strategies, detailed operational procedure programs, improvement system management programs. (2) Implementation of the program in Trusmi Wetan Village starting from the proposal, guidance, assessment, determination and inauguration. (3) Obstacles in implementation program are lend funds and waste management facilities, data collection problems, and communication. (4) Related to the efforts that have been made are using independent funds in the operationalization of programs, making groups on social media, providing technical guidance for village officials, making garbage ovens. Other efforts offered by researcher were checking data and observations of various elements of the community to overcome data and fact mismatches, procuring waste banks in Trusmi Wetan Village, as well as efforts to increase legal awareness through early education. Keywords: Legal Conscious Village, Legal Awareness.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | No. Panggil : S PKN PUS i-2019 ; Pembimbing : I. Idrus Affandi, II. Dwi Iman Muthaqin ; NIM : 1504402 |
| Uncontrolled Keywords: | Desa Sadar Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | Puspa Yuliasari |
| Date Deposited: | 21 May 2019 03:58 |
| Last Modified: | 21 May 2019 03:58 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/35252 |
Actions (login required)
 |
View Item |