BENTUK PELAYANAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) : Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sefta Nugraha Dwiputra, - (2019) BENTUK PELAYANAN E-PUNTEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDATANG UNTUK MEMILIKI SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) : Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_PKN_1504252_Title.pdf Download (743kB)
	Text S_PKN_1504252_Chapter1.pdf Download (395kB)
	Text S_PKN_1504252_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (440kB)
	Text S_PKN_1504252_Chapter3.pdf Download (340kB)
	Text S_PKN_1504252_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (613kB)
	Text S_PKN_1504252_Chapter5.pdf Download (281kB)
	Text S_PKN_1504252_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (503kB)

Abstract

Pemerintah selalu melakukan sebuah upaya dalam melayani dan menfasilitasi masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintahan provinsi daerah/atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota dan keputusan walikota atau bupati. Salah satu contoh dari Kebijakan Publik adalah pogram E-Punten yang merupakan pogram dari Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pogram tersebut berupa aplikasi untuk pendaftaran pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kota Bandung. Kebijakan Publik dapat berhasil apabila masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan publik juga memiliki suatu tantangan dalam pelaksanaanya namun pemerintah perlu mengantisipasi masalah tersebut sehingga kebijakan publik tersebut dapat berjalan dengan baik. Implementasi Kebijakan Publik dapat berjalan baik dan lancar apabila pemerintah efektif dalam melaksanakan kebijakan tersebut, tentunya kebijakan tersebut harus menjadi solusi untuk masyarakat yang dimaksud bukan hanya sekadar kebijakan saja. The government is trying to serve and facilitate the society. The effort by making a public policies that are beneficial to the society. Public policy can be national, regional, and local such as Act, Law, Goverment Ordinance, Presidential Ordinance, Ministerial Ordinance, Provincial Goverment Ordinance, Governor decree, Districts Ordinance, regent decree. Example of publick policy is E-Punten wihich one Bandung City Pogram that implemented by Pupulation and Civil Registration Agency. The program is a registration application SKTS in Bandung city. Publick policy can succed if society feel the result from publick policy made. Public policy has challenges in implementation however the goverment need to anticipate the problem so that public policy goes well. Public Policy can succed if society can fell the result of public society whic are made. Public policy have a challenge in its implementation however goverment must anticipation so that public policy pan out. Public policy eunning well and smoothly if governance efective in carrying out Public policy in question not only the policy.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	No. Panggil : S PKN SEF b-2019 ; Pembimbing : I. Endang Sumantri, II. Mohammad Halimi ; NIM : 1504252
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Publik, Pemerintahan, E-Punten, SKTS.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User:	Sefta Nugraha Dwiputra
Date Deposited:	21 May 2019 02:34
Last Modified:	21 May 2019 02:34
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/35204

Actions (login required)

View Item