PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM MELAKSAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMBINA TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA : Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pebriani, Rani (2016) PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM MELAKSAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMBINA TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA : Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pedagang Kaki Lima. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_PKn_1202807_Abstract.pdf

Download (134kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Table_of_content.pdf

Download (155kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Chapter1.pdf

Download (203kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (345kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Chapter3.pdf

Download (241kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (462kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Chapter5.pdf

Download (140kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Bibliography.pdf

Download (136kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (133kB)
[img] Text
S_PKn_1202807_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (80kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan keberadaan PKL di kota Bandung seperti kurangnya kesadaran PKL untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan daerah sehingga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi serta terdapat program pemerintah bagi PKL yang tidak terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKL berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011sehingga dapat meningkatkan sikap tanggung jawab warga negara yang dapat menunjang terwujudnya civic governance. Dalam penelitian ini, terdapat empat rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana pemahaman dan sikap PKL di kota Bandung dengan adanya pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011?; (2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat perilaku tanggung jawab PKL di kota Bandung dengan diterapkannya Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011?; (3) Bagaimana upaya pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab PKL?; dan (4) Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab PKL di kota Bandung?. Pada penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah teori dari Richard C. Box (1998) mengenai the democracy principle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek penelitian diantaranya para PKL, DPRD Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literasi, dokumentasi dan catatan lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan empat tahap yakni reduksi data, penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para PKL telah memahami Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya tindakan langsung berupa kepatuhan dan tindakan baik yang menunjang pelaksanaan peraturan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi juga ketegasan dari pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah telah berupaya kerasa untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab PKL ini dengan berbagai cara seperti penyuluhan pemerintah, pembangunan birokrasi dan penguatan partisipasi warga negara, akan tetapi masalah tanggung jawab warga negara ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran individunya untuk secara sadar dan sukarela mematuhi peraturan ------- This research was motivated by several problems, such as the lack of awareness of street vendors to participate on the implementation of Regional Regulations which caused many violations, despite various regulations have been established by the government and also government programs are not performed optimally by street vendors. This research is aimed to know street vendors’ partisipation on the implementation of these Regional Regulations, in order to develop a civic responsibility’s from street vendors, also it is used to support the effectiveness of these Regional Regulations and realize a civic governance. In this research, there are four problem formulations. (1) How does the understanding and attitude of street vendors on the implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 4 Year 2011 ?; (2) What are the factors which driving and inhibiting the behavior of street responsibilities on the implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 4 Year 2011 ?; (3) What are the local governments' efforts towards the implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 4 Year 2011 on increasing street vendors responsibilities ?; and (4) What are the barriers that faced by local governments in the implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 4 Year 2011 on increasing the street vendors responsibilities?. In this research grand theory used by Richard C. Box (1998) about the democracy principle. This research used a qualitative method with case studies of some research subjects among the street vendors, DPRD of Bandung City and Satpol PP of Bandung City. The data are collected by observation, interviews, literacy studies, documentation and field notes that further data analysis based on four stages. There are data reduction, data presentation, and conclusion triangulation. The results of this study indicated that basically the street vendors have understood a Regional Regulation of Bandung City Number 4 Year 2011, but they did not execute the regulations, in the form obedience and positive actions that support the implementation of these regional regulations.These attitudes are influenced by several factors, such as economic, environmental, willingness, the ability to participate and also the firmness of the government. Undeniably, the government has done their efforts to develop a civic responsibility of street vendors in various ways, such as government extension services, the development of the bureaucracy and the strengthening of civic participation. The issue of civic responsibility is greatly influenced by the consciousness of the individual to obey these regional regulations consciously and voluntarily.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S PKn PEB p-2016; Pembimbing: I. Abdul Azis Wahab; II. Cecep Darmawan; NIM: 1202807
Uncontrolled Keywords: Regional Regulations, Responsibilities, Street Vendors, Bandung City, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab, Pedagang Kaki Lima, Kota Bandung
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User: Mrs. Santi Santika
Date Deposited: 27 Dec 2018 01:17
Last Modified: 27 Dec 2018 01:17
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/33064

Actions (login required)

View Item View Item