PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK : Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Gunardi, Kurniawati (2017) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK : Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_SOS_1300302_Title.pdf

Download (459kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Abstract.pdf

Download (188kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Table_of_content.pdf

Download (209kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Chapter1.pdf

Download (381kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (724kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Chapter3.pdf

Download (359kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (659kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Chapter5.pdf

Download (221kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Bibliography.pdf

Download (366kB)
[img] Text
S_SOS_1300302_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (173kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Perubahan Undang-undang RI No.11 tahun 2012mengenai Sistem Peradilan Anak berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satunya adalah diselenggarakannya pendidikan formal agar anak tidak putus sekolah saat menjalani masa hukumannya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kendala sertaupaya pada penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi literatur, studi dokumentasi dan catatan lapangan. Informan peneliti terdiri dari staf LPKA bagian pendidikan anak, tenaga pendidik, anak didik permasyarakatan, orang tua anak didik permasyarakatan serta ahli pendidikan luar sekolah. Hasil penelitian menunjukan: (1) Perencanaan penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA dirumuskan bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan mendirikan Sekolah Taruna Wiyata Mandirimelalui konsep sekolah terbuka yang memberikan layanan khusus pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pengajar didatangkan langsung dari sekolah pilihan Dinas Pendidikan Jawa Baratdan beberapa guru dari LPKA.. Kurikulum yang di gunakan adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keadaan anak didik permasyarakatan namun tetap berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah induk. (2) pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena hal tertentu seperti karena kesibukan tenaga pengajar di sekolah induk. (3) bentuk evaluasi di LPKA adalah tidak ada tugas mandiri dan PR karena keadaan anak didik yang merupakan tahanan negara sehingga tidak bisa leluasa dalam bertindak, nilai pembelajaran siswa jika dilihat dari nilai rapot semester berada di atas nilai KKM. (4) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan formal di LPKA adalah kurangnya tenaga pendidik, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara maksimal. (5) upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan surat peringatan kepada kepala sekolah dan memberikan surat rekomendasi kepada dinas pendidikan agar dapat menindaklanjuti pemasalahan. Kata kunci : Anak Didik Permasyarakatan, LPKA, Pendidikan Formal, The amendment of Law No.11 of 2012 on the Juvenile Justice System has implications for the changing role and function of the Institutional Insurance Of Children Specially (LPKA). One of them is the holding of formal education so that children do not drop out of school while undergoing his sentence. This study aims to describe: planning, implementation, evaluation, constraints, and efforts on the implementation of formal education in the Institute of Special Education of Children. Researchers use a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques were conducted with in-depth interview techniques, participant observation, literature study, documentation study and field notes. The researcher's informants consisted of LPKA staff of children's education, educators, prison students, parents of protege students and outside school educators. The results of the research show: (1) Planning of formal education in LPKA is formulated together with West Java Education Office by establishing Taruna Wiyata Mandiri School through the concept of open school which provides special education services from elementary, junior high, and vocational schools. Teachers are brought directly from selected schools of West Java Education Office and some teachers from LPKA. The curriculum in use is flexible in accordance with the needs and circumstances of protege students but still based on the curriculum applicable in the nation. (2) The implementation of learning does not match with the schedule specified because of some reason. (3) in the evaluation, is no independent tasks and homework because of the status of the student as prisoners of the country. (4) Obstacles faced in the implementation of formal education in LPKA is the lack of educators so that the teaching and learning process can not be done optimally. (5) the effort is to provide a letter of warning to the principal and provide a letter of recommendation to the education office in order to follow up the problem. Keywords: Formal Education, LPKA, Students

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S SOS GUN p-2017; Pembimbing : I. Cecep Darmawan, II. Syaifullah Syam; NIM. 1300302
Uncontrolled Keywords: Anak Didik Permasyarakatan, LPKA, Pendidikan Formal, Formal Education, LPKA, Students
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Sosiologi
Depositing User: Mr Hada Hidayat
Date Deposited: 20 Aug 2018 03:32
Last Modified: 20 Aug 2018 03:32
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/31092

Actions (login required)

View Item View Item