Purwasih, Mega (2016) PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
S_PKN_1202497_Title.pdf Download (345kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Table_of_content.pdf Download (187kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Abstract.pdf Download (122kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PKN_1202497_Chapter1.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (243kB) |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Chapter2.pdf Download (435kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Chapter3.pdf Download (358kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (490kB) |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Chapter5.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Bibliography.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_1202497_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (140kB) |
Abstract
This research is based on problems that arise in the implementation of development involving citizen participation. Participation of citizens in a democracy are indispensable in many aspects of life, especially in the governance process. Issues examined in this study is how the involvement and public participation in the preparation of a program or a policy through the Development Planning Meeting (MUSRENBANG). Citizen participation in a public policy, especially with regard to aspects of the development will be needed to develop synergy in the relationship between government and society in order to create a development policy in accordance with the conditions and needs of the community. In this study, researchers used a qualitative approach with case study method and retrieval of data obtained through interview, observation and documentation study. The results showed that: 1) understanding and attitudes of citizens towards the implementation Musrenbang pretty good, 2) the level of participation of the citizens in the conduct Musrenbang quite well and are at the level of delegated power, 3) the constraints faced by governments and citizens in the process of Musrenbang between another mobility of people and there are people who are still apathetic, and the lack of communication and dissemination of government, 4) the government's efforts to increase the participation of citizens in the implementation of such Musrenbang membangunan pattern good communication with the public. Musrenbang through the organization can participate in the program or policy-making process of development in accordance with the needs of society. Basically, when communities have a sense of belonging by the development program or policy are made, then they will voluntarily encourage the realization of these policies and can maximum enjoy and utilize the results of the development program and to improve the welfare of society.,--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara dalam negara demokrasi sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam penyusunan suatu program atau kebijakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan aspek pembangunan akan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengambilan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) pemahaman dan sikap warga negara terhadap penyelenggaraan Musrenbang cukup baik, 2) tingkat partisipasi warga negara terhadap penyelenggaraan Musrenbang cukup baik dan berada pada tingkat delegated power, 3) hambatan yang dihadapi pemerintah dan warga negara dalam proses penyelenggaraan Musrenbang antara lain mobilitas masyarakat dan terdapat masyarakat yang masih apatis, serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah, 4) upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi warga negara pada penyelenggaraan Musrenbang diantaranya membangunan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat. Melalui penyelenggaraan Musrenbang masyarakat dapat turut serta dalam proses pembuatan program ataupun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya ketika masyarakat merasa memiliki terhadap program ataupun kebijakan pembangunan yang dibuat, maka mereka akan secara sukarela mendorong terealisasinya kebijakan tersebut dan dapat secara maksimum menikmati dan memanfaatkan hasil dari program pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | No.panggil : S PKN PUR p-2016; Pembimbing I : Prayoga Bestari,II.Susan Fitriasari. |
| Uncontrolled Keywords: | Citizen Participation, Musrenbang, Regional Development, Partisipasi Warga Negara, Musrenbang, Pembangunan Daerah |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | Mr mhsinf 2017 |
| Date Deposited: | 22 Jan 2018 01:48 |
| Last Modified: | 22 Jan 2018 01:48 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/28577 |
Actions (login required)
 |
View Item |