PERANAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1993-2006 : Kajian Mengenai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pemerintahan Orde Baru

Riska Agustriani, Niar (2014) PERANAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1993-2006 : Kajian Mengenai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pemerintahan Orde Baru. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Title.pdf

Download (12kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Table_Of_Content.pdf

Download (58kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Abstrack.pdf

Download (182kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Chapter1.pdf

Download (154kB) | Preview
[img] Text
S_SEJ__1000905_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (250kB)
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Chapter3.pdf

Download (319kB) | Preview
[img] Text
S_SEJ__1000905_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (474kB)
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_Chapter5.pdf

Download (122kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_SEJ__1000905_BObliography.pdf

Download (208kB) | Preview
[img] Text
S_SEJ__1000905_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (128kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Skripsi ini berjudul “Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1993-2006 (Kajian Mengenai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pemerintahan Orde Baru)”. Pada pemerintahan Orde Baru, isu mengenai hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat baik masyarakat domestik maupun masyarakat Internasional. Hal tersebut disebabkan pada pemerintahan Orde Baru terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Maka untuk menghadapi isu mengenai hak asasi manusia pemerintahan Orde Baru mendirikan suatu lembaga yang khusus menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional HAM. Masalah utama yang dibahas dalam skripsi yaitu mengenai peranan Komisi Nasional HAM (1993-2006) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintahan Orde Baru. Untuk lebih jelasnya penulis membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu (1) Mengapa Komisi Nasional HAM di Indonesia berdiri pada tahun 1993?, (2) Bagaimana perbandingan kinerja Komisi Nasional HAM tahun 1993-1998 dengan kinerja Komisi Nasional HAM tahun 1999-2006 dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM pada pemerintahan orde baru?, dan (3) Bagaimana peranan tokoh pemimpin Komisi Nasional HAM dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintahan orde baru?. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode historis dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Sedangkan untuk teknik penelitiannya, penulis melakukan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa kesimpulan. Komisi Nasional HAM merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Pendirian Komisi Nasional HAM di Indonesia disebabkan dari banyaknya tekanan dari PBB dan masyarakat terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kinerja Komisi Nasional HAM mengalami perbedaan diantara era Orde Baru dengan Era Reformasi dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Kinerja Komisi Nasional HAM pada era Orde Baru pada awalnya mendapat respon negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa Komisi Nasional HAM merupakan lembaga boneka pemerintah. Akan tetapi, seiring waktu Komisi Nasional HAM mempu memperlihatkan eksistensi dan kemandiriannya dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM pada saat itu. Sedangkan kinerja Komisi Nasional HAM pada era reformasi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru lebih berat. Walaupun UU yang mengatur HAM semakin kuat tetapi tugas Komisi Nasional HAM justru semakin terbatas. Peranan tokoh pemimpin Komisi Nasional HAM dalam upaya menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru diantaranya Ali Said, Munawir Sjadzali, Marzuki Darusman, Djoko Soegianto, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan pengaruhnya masing-masing. This essay entitled “The Role of National Commission Human Right 1993-2006 (Examination to Resolve the Human Right Violation in New Order Government)”. The human rights is the basic rights which adhere in all people and must be acquired by every person and is not the rights that is given by the government. In New Order government, the issue of human rights started to get attention by the domestic society and the international society. The cause of this situation is there are serious problems of human rights violation in Indonesia. Then, in order to face the issue of human rights, the New Order government established an institute which specially took care of the human rights violation cases, named National Human Rights Commission. The main problem discussed in this essay is about the function of National Commission in resolving the human rights violation in New Order government in 1993-2006. For detail, the researcher made the research questions, there are (1) Why is the National Human Rights Commission in Indonesia established in 1993?, (2) How is the comparison of performance between the National Human Rights Commission in 1993-1998 and the National Human Rights Commission in 1999-2006 in attempt to resolve the human rights violation in New Order government?, and (3) How is the role of the leader of the National Human Right Commission in attempt to resolve the human right violation in New Order government? The method used in this essay is historical method with the research steps as follow: (1) Heuristics, (2) Critics divided into two sections, there are external and internal, (3) Interpretation, and (4) Historiography. While for the research technique, the researcher used literary study. Based on the result of the research, there are some conclusions. The National Human Right Commission is the institute which is established by the New Order government through the Presidential Decree No. 50 Year 1993. The establishment of National Human Rights Commission in Indonesia is caused by the extrusions of United Nations and society concerning there are many human rights violations in Indonesia. The National Human Rights Commission performance has difference between New Order and Reformation Era in resolving the serious human rights violations that happened in New Order. The National Human Rights Commission got negative responses from the society at first thinking that the National Human Rights Commission is government’s doll institute. But, the National Human Rights Commission shows its existence and independence in resolving the human rights violations at that time. While the National Human Rights Commission performance in Reformation Era in resolving the human rights violation is more serious in New Order. The role of leader figures of National Commission HAM Resolve the Human Right Violation in New Order Government, including Ali Said, Munawir Sjadzali, Marzuki Darusman, Djoko Soegianto, and Abdul Hakim Garuda Nusantara gives the effect of each.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S SEJ AGU P-2014; Pembimbing: I. Suwirta, II. Farida Sarimaya
Uncontrolled Keywords: HAM, Komisi Nasional HAM, Orde Baru, dan Reformasi Human Rights, National Human Rights Commission, New Order,
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Sejarah
Depositing User: Staf Koordinator 2
Date Deposited: 26 May 2015 02:15
Last Modified: 26 May 2015 02:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/14576

Actions (login required)

View Item View Item