KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH DI LAUT DESA BATU BERIGA KABUPATEN BANGKA TENGAH : Studi Kasus Pada Kelompok Nelayan Tradisional

Krisna Adrian, - and Sapriya, - and Prayoga Bestari, - (2025) KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH DI LAUT DESA BATU BERIGA KABUPATEN BANGKA TENGAH : Studi Kasus Pada Kelompok Nelayan Tradisional. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kapasitas keterlibatan nelayan tradisional Desa Batu Beriga sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan, menganalisis implikasi kebijakan pertambangan timah di laut terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta mengkaji implementasi kebijakan pertambangan timah di laut dari perspektif teori Kewarganegaraan Republikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus kritis. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak ada upaya peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh pemerintah. Peran tersebut diinisiasi WALHI Bangka Belitung melalui pendampingan pada nelayan tradisional Desa Batu Beriga yang menjadi bentuk pendidikan kewarganegaraan non-formal, sehingga meningkatkan pengetahuan (civic knowledge), sikap (civic disposition), dan keterampilan (civic skills) sebagai warga negara; 2) Kebijakan pertambangan timah di laut, telah mengancam dan mendistorsi hak-hak nelayan tradisional yang mencakup hak sipil, hak politik dan hak sosial; 3) Implementasi kebijakan pertambangan timah di laut telah gagal memenuhi prinsip republikanisme karena prosesnya yang eksklusif dan tidak berorientasi pada kepentingan bersama (common good). Kegagalan negara dalam memfasilitasi partisipasi yang bermakna bagi warga negara, justru menjadi pemicu kebangkitan paradoksal kebajikan sipil (civic virtue) dari komunitas nelayan tradisional yang terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan pertambangan timah di laut dengan menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, penguatan kapasitas warga negara untuk mendukung keterlibatan yang bermakna dan berkelanjutan dalam kebijakan, menjadi aspek krusial bagi kelompok nelayan tradisional. This study aims to analyze efforts to increase the capacity of traditional fishermen in Batu Beriga Village as a form of civic education, analyze the implications of tin mining policy at sea on the rights and obligations of citizens, and examine the implementation of tin mining policy in the sea from the perspective of Republican Citizenship theory. This research uses a qualitative approach with a critical case study method. The data of this study was collected through in-depth interviews, non-participatory observations, and document studies which were then analyzed using the Miles & Huberman interactive model. The results of the study show that: 1) there are no capacity building efforts initiated by the government. This role was initiated by WALHI Bangka Belitung through mentoring traditional fishermen in Batu Beriga Village which is a form of non-formal citizenship education, thereby improving civic knowledge, attitudes, and civic skills as citizens; 2) Tin mining policies at sea, have threatened and distorted the rights of traditional fishermen which include civil rights, political rights and social rights; 3) The implementation of the tin mining policy at sea has failed to meet the principle of republicanism because the process is exclusive and not oriented to the common good. The state's failure to facilitate meaningful participation for citizens has actually triggered the paradoxical revival of civic virtue from the marginalized traditional fishing community. Therefore, there is a need for a reformulation of tin mining policies in the sea by placing traditional fishermen as active subjects in the formulation, implementation, and evaluation process. In addition, strengthening the capacity of citizens to support meaningful and sustainable engagement in policy, is a crucial aspect for traditional fishery groups.

	Text T_PKN_2311341_Title.pdf Download (1MB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter1.pdf Download (425kB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (714kB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter3.pdf Download (332kB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter5.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (571kB)
	Text T_PKN_2311341_Chapter6.pdf Download (269kB)
	Text T_PKN_2311341_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (5MB)

Item Type:	Thesis (S2)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XsdG9Q8AAAAJ ID SINTA Dosen Pembimbing: Sapriya: 5987047 Prayoga Bestari: 5995134
Uncontrolled Keywords:	Nelayan Tradisional, Kebijakan Pertambangan Timah di Laut, Pendidikan Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kewarganegaraan Republikan Traditional Fishermen, Tin Mining Policy at Sea, Civic Education, Citizens' Rights and Obligations, Republican Citizenship
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JZ International relations
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan-S2
Depositing User:	Krisna Adrian
Date Deposited:	08 Sep 2025 08:19
Last Modified:	08 Sep 2025 08:19
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/138116

Actions (login required)

View Item