PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) :Studi Deskriptif di Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis:

Gustian, Bily Angga (2014) PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) :Studi Deskriptif di Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis:. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Preview	Text S_PKN_0803078_Title.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text S_PKN_0803078_Abstract.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text S_PKN_0803078_Table Of Contant.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text S_PKN_0803078_Chapter1.pdf Download (301kB) | Preview
	Text S_PKN_0803078_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (425kB) | Request a copy
Preview	Text S_PKN_0803078_Chapter3.pdf Download (324kB) | Preview
	Text S_PKN_0803078_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (394kB) | Request a copy
Preview	Text S_PKN_0803078_Chapter5.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text S_PKN_0803078_Bibliography.pdf Download (244kB) | Preview
	Text S_PKN_0803078_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (324kB) | Request a copy

Abstract

Dikeluarkannya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB bertujuan agar masyarakat wajib pajak lebih taat pada hukum dalam membayar PBB. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak taat pada peraturan PBB. Lebih dari itu, beberapa masyarakat wajib pajak yang masih kurang memahami atau mengetahui manfaat adanya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB. Untuk itu diperlukan adanya tindakan-tindakan dari kepala desa supaya para wajib pajak dapat sadar atau taat dalam pembayaran PBB, salah satunya merupakan kegiatan sosialisasi mengenai UU tersebut agar wajib pajak mengetahui dan memahami dengan adanya UU tersebut. Maka dari permasalahan tersebut penulis mengkaji akan hal tersebut dengan masalah-masalah sebagai berikut: 1). Bagimana kepala desa dalam menangani wajib pajak yang berada diluar wilayahnya? 2). Bagaimana upaya kepala desa dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar PBB? 3). Bagaimana respon wajib pajak dalam menanggapi ajakan kepala desa untuk membayar PBB? 4). Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB? 5). Hambatan apa saja yang dialami kepala desa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; observasi, wawancara, studi literature dan studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, diperoleh data bahwa usaha yang dilakukan kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2009 tidak mengalami perubahan hingga tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadap wajib pajak yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi khusus yang dilakukan oleh aparat desa tentang PBB, rendahnya frekuensi sosialisasi PBB yang dilakukan aparat desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh lapisan wajib pajak. Saran peneliti bagi aparat desa ialah diperlukan kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait dan perlu diadakan sosialisasi khusus, Selanjutnya, bagi wajib pajak diharapkan dapat menunaikan kewajibannya tepat pada waktu. Sebagai cerminan warga Negara yang baik dan patuh aturan. The issuance of Law No. 12 of 1994 concerning property tax aims to tax payers more obedient to the law in paying property tax. But in reality that is happening in the community, there are many tax payers who do not obey the rules of property tax. But in reality that is happening in the community, there are many tax payers who do not obey the rules property tax. Moreover, some tax payers who still do not understand or know the benefits of the Law No. 12 Year 1994 on property tax. It required the actions of the head of the village so that the taxpayer may consciously or obedient in property tax payments, one of which is the socialization of the law so that taxpayers know and understand the existence of these laws. Thus the problem that the author will examine the following issues: 1). Bagimana village head in dealing with taxpayers who are outside the territory? 2). How efforts to socialize the village head to the taxpayer to increase awareness of the law in paying property taxes? 3). How taxpayer response in response to an invitation to pay the village head of property tax? 4). How does the influence of socioeconomic status may increase the legal awareness of the taxpayer to pay property tax? 5). Barriers experienced any village heads in order to increase legal awareness taxpayer in paying property taxes? The method used in this study is descriptive, the data collection techniques used are: observation, interviews, literature study and study documentation. Subjects in this study were village officials and tax payers. Based on the analysis of this study, data showed that the work done is not very influential village leaders in an effort to raise awareness of legal taxpayers to pay property tax in the District of Purwadadi Regency Village Padaringan ciamis. Therefore , the data breaches that occurred in 2009 did not change until 2010 . This is caused by several factors , including : lack of traction on the sanctions provided by the village officials to taxpayers who violate the law No. 12 of 1994 concerning property tax , no specific socialization conducted by village officials about the property tax , low frequency of the socialization of property tax officials who conducted the village , so it can not touch all levels of the taxpayer. Suggestions researchers for village officials is needed good cooperation with relevant institutions and the need to hold a special socialization , then , the taxpayer is expected to fulfill its obligations on time . As a reflection of the good citizen and obedient aturan.Berdasarkan analytical results of this study , data showed that the work done is not very influential village leaders in an effort to raise awareness of legal taxpayers to pay property tax in the District of Purwadadi Regency Village Padaringan ciamis.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	NO.Panggil: S PKN GUS p-2014
Uncontrolled Keywords:	Peranan Kepala Desa, Meningkatkan Kesadaran Hukum, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan
Depositing User:	DAM STAF Editor
Date Deposited:	27 Feb 2015 03:19
Last Modified:	27 Feb 2015 03:19
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/13515

Actions (login required)

View Item