Umin Sapitri Liani, - (2024) PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH DALAM MELAKUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK: Studi Kasus di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dibentuk oleh Negara sebagai peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak di berbagai daerah. Peran KPAI sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tugas dan fungsi KPAID adalah melakukan pengawasan perlindungan anak, memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah, melakukan pengumpulan data informasi perlindungan anak, melakukan penelaahan pengaduan kasus pelanggaran hak anak, melakukan mediasi pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penelaahan implementasi peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak sebagai lembaga perlindungan anak. Selain itu kendala dan upaya KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak adalah keterbatasan pengetahuan sumber daya masyarakat, kurangnya dukungan pihak terlibat, kontrol emosional anak, pro kontra masyarakat, keterbatasan kondisi anak, dan keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan KPAID dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada anak ialah melakukan sosialisasi, membangun pola komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, dan mengedukasi masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus yang berarti peneliti melakukan penelaahan secara mendalam mengenai peristiwa, kondisi, dan kejadian yang diteliti. Sebagai peneliti kualitatif dituntut untuk mengeksplorasi berbagai aktifitas KPAID untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti sehingga hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak tidak bisa berjalan sendiri melainkan membutuhkan peran pihak-pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Idealnya KPAID sebagai lembaga pengawas dan dinas terkait perlindungan anak sebagai pelaksana penyelenggaraan perlindungan anak. The Regional Indonesian Child Protection Commission was established by the State as a role in the implementation of child protection in various regions. The role of the KPAID has been stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The duties and functions of the KPAID are to supervise child protection, provide policy input to the regional government, collect child protection information data, review complaints of cases of violations of children's rights, mediate violations of children's rights, cooperate with the child protection sector, and provide reports to the authorities. The purpose of this study is to review the implementation of the role of the Tasikmalaya Regency KPAID in handling cases of physical violence against children as a child protection institution. In addition, the obstacles and efforts of the Tasikmalaya Regency KPAID in carrying out its duties and functions in handling cases of physical violence against children are limited knowledge of community resources, lack of support from parties involved, emotional control of children, pros and cons of the community, limited conditions of children, and limited budget. Efforts made by the KPAID in minimizing the occurrence of cases of violence against children are to conduct socialization, build communication and coordination patterns with various parties, and educate the community. The research method uses a case study method which means that researchers conduct an in-depth review of the events, conditions, and incidents being studied. As a qualitative researcher, it is required to explore various KPAID activities to be able to answer the formulation of the problems being studied so that the results of the study concluded that the KPAID of Tasikmalaya Regency in handling cases of violence against children cannot work alone but requires the role of related parties in efforts to implement child protection. Ideally, KPAID as a supervisory institution and the agency related to child protection as the implementer of child protection.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PGPAUD_2007869_Tittle.pdf Download (417kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Chapter I.pdf Download (480kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Chapter II.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (556kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Chapter III.pdf Download (436kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Chapter IV.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (527kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Chapter V.pdf Download (367kB) |
|
Text
S_PGPAUD_2007869_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | Link google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=CPPa4JMAAAAJ ID SINTA Dosen Pembimbing Risbon Sianturi: 6746024 Taopik Rahman: 5978619 |
| Uncontrolled Keywords: | Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Kekerasan, Anak Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID), Abuse, Children |
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | UPI Kampus Tasikmalaya > PGPAUD S1 UPI Kampus Tasikmalaya |
| Depositing User: | Umin Sapitri Liani |
| Date Deposited: | 30 Dec 2024 02:14 |
| Last Modified: | 30 Dec 2024 02:14 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/128996 |
Actions (login required)
 |
View Item |