Merisha Via Fandini, - (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PKN_2003149_Chapter1.pdf Download (640kB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Chapter3.pdf Download (772kB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Chapter5.pdf Download (451kB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Chapter2.pdf Download (444kB) |
|
Text
S_PKN_2003149_Title.pdf Download (649kB) |
Abstract
ABSTRAK IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung) Adanya fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang mana terdapat seseorang yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksual menimbulkan kecemasan bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam memudahkan masyarakat untuk membuat aduan terkait tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuknya unit khusus yang bertugas untuk menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi salah satu bagian dari Polrestabes Bandung untuk menerima setiap aduan dari masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual. Alur pelayanan dan pelaporan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Bandung merujuk kepada konstitusi negara khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna memenuhi setiap hak korban dan pelapor (whistleblower). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mekanisme alur pelayanan pelaporan menjadi salah satu langkah utama dalam membantu menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan terpenuhinya hak korban dan pelapor (whistleblower), merupakan gambaran dari bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga warga negaranya dari segala bentuk ancaman dan diskriminasi. Namun di lapangan masih ditemukan kekurangan dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor (whistleblower) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kegiatan alur pelayanan dan pengaduan sudah terlaksana dengan baik karena tidak hanya mementingkan aspek fisik korban saja melainkan mempertimbangakan kesehatan psikis korban juga. Adapun kekurangan yang ada masih dapat diperbaiki dengan optimal. Kata Kunci: Implementasi perlindungan hukum, pelapor (whistleblower), tindak pidana kekerasan seksual, civic participation. ABSTRACT IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST WHISTLEBLOWERS IN CRIMINAL CASES OF SEXUAL VIOLENCE (Case Study at Bandung City Police) The phenomenon of criminal acts of sexual violence in which someone forces their will to do things related to sex causes anxiety for everyone in carrying out their daily activities. Therefore, fast and precise handling is needed to resolve this problem. In order to make it easier for the public to make complaints regarding criminal acts of sexual violence, a special unit was formed whose task was to handle every problem related to criminal acts of sexual violence. The special Women and Children Services Unit is a part of the Bandung Police to receive any complaints from the public regarding criminal acts of sexual violence. The flow of services and reporting carried out by the Bandung Police PPA Unit refers to the state constitution, especially Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in order to fulfill every right of victims and whistleblowers. In this research, researchers used a qualitative approach with a case study method. To obtain the necessary data, researchers used data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation studies. Based on the research results, implementing a reporting service flow mechanism is one of the main steps in helping resolve the problem of criminal acts of sexual violence. By fulfilling the rights of victims and whistleblowers, this is an illustration of the state's responsibility in protecting its citizens from all forms of threats and discrimination. However, in the field, deficiencies are still found in enforcing legal protection for whistleblowers in cases of criminal sexual violence. Overall, the service and complaint flow activities have been carried out well because they do not only prioritize the physical aspects of the victim but also take into account the psychological health of the victim. The existing deficiencies can still be corrected optimally. Keywords: Implementation of legal protection, whistleblowers, criminal acts of sexual violence, civic participation.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=CK5r0zEAAAAJ ID SINTA Dosen Pembimbing Susan Fitriasari: 5989821 Dwi Iman Muthaqin: 6077679 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi perlindungan hukum, pelapor (whistleblower), tindak pidana kekerasan seksual, civic participation. Implementation of legal protection, whistleblowers, criminal acts of sexual violence, civic participation. |
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | MERISHA VIA FANDINI |
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 07:01 |
| Last Modified: | 29 Oct 2024 07:01 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/126688 |
Actions (login required)
 |
View Item |