PERANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN HAK MAHASISWA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK: Studi Deskriptif Unit Layanan Terpadu/Seksi Layanan Informasi Publik Universitas Pendidikan Indonesia

Estu Supriyadi, - (2024) PERANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN HAK MAHASISWA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK: Studi Deskriptif Unit Layanan Terpadu/Seksi Layanan Informasi Publik Universitas Pendidikan Indonesia. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text T_87105_2013136_Title.pdf Download (1MB)
	Text T_87105_2013136_Chapter 1.pdf Download (345kB)
	Text T_87105_2013136_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (847kB)
	Text T_87105_2013136_Chapter 3.pdf Download (505kB)
	Text T_87105_2013136_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
	Text T_87105_2013136_Chapter 5.pdf Download (311kB)
	Text T_87105_2013136_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB)

Abstract

Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan pemerintah wajib untuk memfasilitasinya. Dalam upaya menuju Good Governance harus didukung juga oleh tata kelola badan publik yang baik. Keterbukaan Informasi publik merupakan bagian dari prinsip Good University Governance, maka stakeholder di Perguruan Tinggi dalam hal ini mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan informasi layanan akademik dan non akademik. Kehadiran Unit Layanan Terpadu merupakan amanat dan instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka Universitaas Pendidikan Indonesia sebagai badan publik harus memiliki Unit Layanan Terpadu sebagai penyelenggara layanan informasi publik. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan seperti apa peranan Penyelenggara Pelayanan Publik di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Upaya Menjamin Hak Mahasiswa dalam Memperoleh Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi deskriptif di ULT (Unit Layanan Terpadu) Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik terkait layanan informasi, layanan aspirasi, dan layanan pengaduan bagi pengguna informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan ULT sudah sesuai dengan arahan Komisi Informasi Publik dan prinsip reformasi birokrasi di lembaga pendidikan khususnya di perguruan tinggi, walaupun pada pelaksanannya belum optimal. Implikasi teoritisnya memperkuat keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi untuk menjamin hak mahasiswa dalam layanan akademik dan non akademik, sementara implikasi praktisnya mendorong pelayanan informasi publik yang optimal dan akses informasi yang mudah bagi mahasiswa. Everyone has the same right to obtain the information they need and the government is obliged to facilitate this. Efforts towards Good Governance must also be supported by good governance of public bodies. Openness of public information is part of the principles of Good University Governance, so stakeholders in higher education, in this case students, have the right to receive academic and non-academic information services. The presence of the Integrated Service Unit is a mandate and instruction from the central government through the Ministry of PANRB (State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform) as one of the steps to realize bureaucratic reform, so the Indonesian Education University as a public body must have an Integrated Service Unit as a provider of public information services. This research generally aims to reveal what the role of Public Service Organizers at the Indonesian University of Education is as an effort to guarantee students' rights to obtain public information. This research was carried out using a qualitative approach using descriptive study methods at the ULT (Integrated Service Unit) of the Indonesian Education University which has functions and duties in carrying out public service activities related to information services, aspiration services and complaint services for information users. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the role of ULT is in accordance with the directions of the Public Information Commission and the principles of bureaucratic reform in educational institutions, especially in universities, although implementation is not yet optimal. The theoretical implications strengthen public information openness in higher education to guarantee students' rights in academic and non-academic services, while the practical implications encourage optimal public information services and easy access to information for students.

Item Type:	Thesis (S2)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&authuser=1&user=ndTkXd4AAAAJ ID Sinta Dosen Pembimbing 5989822 : CECEP DARMAWAN 5995134 : PRAYOGA BESTARI
Uncontrolled Keywords:	Peran Layanan Informasi Publik, Layanan Akademik, Layanan Non Akademik, Mahasiswa.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Sekolah Pasca Sarjana > Pendidikan Kewarganegaraan S-2
Depositing User:	Estu Supriyadi
Date Deposited:	17 Sep 2024 01:57
Last Modified:	17 Sep 2024 01:57
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/124822

Actions (login required)

View Item