Allika Putri Kirana, - (2024) PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI REGULASI LAYAK BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA 1999-2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_SEJ_1904215_Title.pdf Download (406kB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Chapter 1.pdf Download (312kB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (276kB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Chapter 3.pdf Download (185kB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Chapter 5.pdf Download (94kB) |
|
Text
S_SEJ_1904215_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
Abstract
Setiap perempuan memiliki berbagai tantangan yang beragam, khususnya perempuan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan di Indonesia yaitu Komnas Perempuan. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan alasan mengapa organisasi ini menganggap isu perempuan buruh migran merupakan isu yang penting, upaya-upaya yang telah dilakukan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran serta hambatan apa saja yang dihadapi sejak tahun 1999-2022. Dalam tahap penyusunan penelitian ini digunakan metode historis yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap heuristik, verfisikasi/ kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, isu buruh migran menjadi isu yang penting untuk menjadi fokus kinerja Komnas Perempuan mengingat sektor buruh migran telah berhasil menjadi penopang ekonomi negara ketika meredupnya pemasukan negara dari sektor migas, selain itu jumlah masyarakat Indonesia yang memilih menjadi buruh migran terbilang meningkat secara signifikan setiap tahunnya, namun sebelum Komnas Perempuan berdiri belum ada regulasi layak yang mengatur permasalahan buruh migran perempuan padahal mereka memiliki kondisi yang rentan namun minim perlindungan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengupayakan terciptanya regulasi layak terhadap perempuan buruh migran, hal ini terbukti dari terciptanya UU No. 6 Tahun 2012 hingga UU No. 18 Tahun 2017 yang dianggap sebagai reformasi regulasi migrasi perburuhan. Adapun selama prosesnya, Komnas Perempuan tidak luput dari berbagai hambatan baik hambatan wewenang mereka yang terbatas, hingga lambannya respon pemerintah terhadap advokasi yang diberikan. Every woman has various challenges, especially women in Indonesia. This research is motivated by the author's interest in an institution that focuses on women's issues in Indonesia, namely the National Commission on Violence Against Women. In general, this research aims to explain the reasons why this organization considers the issue of female migrant workers to be an important issue, the efforts that Komnas Perempuan has made in advocating for appropriate regulations for migrant workers and what obstacles it has faced since 1999-2022. In the preparation stage of this research, a historical method was used which consists of several stages, namely the heuristic stage, source verification/criticism, interpretation, and historiography. Based on the research results, the issue of migrant workers is an important issue to be the focus of the National Commission on Violence Against Women's performance considering that the migrant worker sector has succeeded in supporting the country's economy when state income from the oil and gas sector is decreasing. Apart from that, the number of Indonesians who choose to become migrant workers is increasing every year. However, before the National Commission on Violence Against Women was established, there were no proper regulations governing the problems of female migrant workers even though they have vulnerable conditions but have minimal protection. Therefore, Komnas Perempuan seeks to create appropriate regulations for female migrant workers, this is proven by the creation of Law no. 6 of 2012 to Law no. 18 of 2017. During the process, Komnas Perempuan did not escape various obstacles, including limited authority and the government's slow response to the advocacy provided.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V9wimZ4AAAAJ&scilu=&scisig=ANVigOsAAAAAZihwWfDG5FIwTPCQl4vr0igs77c&gmla=ABOlHixiToENB0URM49jrgZRLuVyoa1neX1wH-ifvwc-5lvcXC_8C5-uNoMd-lDoHozOQSdf6Vg73Mx1TX8iNQFFU9dL0xk0SJgSx_8&sciund=5022320153773325888 ID SINTA Dosen Pembimbing ERLINA WIYANARTI: 5992644 WILDAN INSAN FAUZI: 5992676 |
| Uncontrolled Keywords: | Buruh Migran, Komnas Perempuan, Regulasi Layak Migrant Workers, National Commission on Violence Against Women, Decent Regulations. |
| Subjects: | D History General and Old World > D History (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | Allika Putri Kirana |
| Date Deposited: | 24 Apr 2024 03:47 |
| Last Modified: | 24 Apr 2024 03:47 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/116775 |
Actions (login required)
 |
View Item |