Gunawan, Dedy (2014) EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2005 BAGI PEROKOK UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK : Perbandingan Ruang Publik Pemerintah dan Ruang Publik Swasta di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
S_PKN_0901324_Title.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Abstract.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Table of Content.pdf Download (142kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Chapter1a.pdf Download (209kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Chapter1b.pdf Download (238kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PKN_0901324_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (359kB) | Request a copy |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Chapter3.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (402kB) | Request a copy |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Chapter5.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Bibliography.pdf Download (225kB) | Preview |
|
|
Text
S_PKN_0901324_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (148kB) | Request a copy |
Abstract
Pendidikan dalam konteksnya mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang mengerti tentang tata tertib dan kepatuhan terhadap hukum. Pendidikan pada dasarnya mengajarkan setiap individu untuk patuh terhadap hukum ataupun kebijakan yang ada dan telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ataupun hukum dibuat untuk mengatur kehidupan individu agar lebih terarah dan lebih baik serta tidak banyak menimbulkan masalah - masalah, problem atau persoalan publik yang mungkin saja menjadi semakin kompleks. Hukum adalah suatu peraturan yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dimana untuk mengatur dan untuk mendapatkan suatu keadilan serta apabila ditinjau dari segi sosial, ilmu hukum mempelajari tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya khususnya dalam bidang kaidah-kaidah kehidupan manusia serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Sedangkan kebijakan lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan tindakan atau kegiatan kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acapkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Seorang individu harus memiliki kesadaran hukum dimana kesadaran hukum dapat diartikan sebagai keadaan mengerti atau paham karena adanya peraturan hukum. Hal ini diterima karena adanya kesepakatan dan dirasakan sebagai suatu keharusan atau kewajiban. Seperti pendapat Zubair, maka seseorang yang memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi cenderung bertindak atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun, sehingga menjadi suatu keharusan dan kebiasaan dalam hidup. Secara garis besar Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Pasal 49 Ayat (1) Huruf V berkaitan dengan hak asasi manusia, dimana setiap individu berhak mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih. Peraturan ini ada untuk mengatur para individu baik yang merokok maupun yang tidak merokok agar mendapatkan haknya masing-masing, individu perokok di perbolehkan merokok selama di tempat khusus untuk merokok bukan di ruang publik yang notabene banyak individu lain yang tidak merokok. Oleh sebab itu kesadaran hukum dan moral perlu dijaga oleh setiap individu sebab pada umumnya orang sadar akan perbuatannya tetapi mereka justru tidak menyadari apakah perbuatannya itu melanggar norma sopan santun, norma hukum, atau norma moral. Dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran tidak hanya mengetahui, mengerti dan mentaati terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku tetapi kesadaran yaitu berdasarkan atas kehendak dan kemauan seseorang tersebut dalam bertindak sebagai ketaatan terhadap etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Education in the context of teaching to be good citizens, ie citizens who understand the discipline and adherence to the law. Education is essentially teaches every individual to obey the law or policies that exist and have been made by the government. Policies or laws are made to regulate the lives of individuals to be more focused and better and does not cause a lot of problems - problems, problems or issues that may be the public is becoming increasingly complex. Law is a rule that examines the human issues in which to set up and to get a justice and if the terms of the social, legal sciences to study human behavior and society in its various forms, especially in the field of norms of human life and which ones should be and which are forbidden to be done. While the policy is more often used in conjunction with other courses of action or activities of state government activities and behavior in general, in relation to which it is easy to understand if the policy was often given meaning as a political act. An individual must have an awareness of the law where the law can be interpreted as an awareness of the state understand or understand because of the rule of law. This is acceptable because of the agreement and perceived as a necessity or obligation. Zubair such opinion, then someone who has a legal and moral consciousness tend to act or do things in accordance with the norms and rules that apply in public under any circumstances and at any time, so it becomes a necessity and habits in life. Broadly speaking, the Regional Regulation No. 11 of 2005 Article 49 Paragraph (1) Letter V relating to human rights, in which every individual is entitled to clean air and environment. These regulations exist to regulate both the individuals who smoke or not smoke in order to earn their own right, individual smokers are allowed to smoke during a special place to smoke is not in the public space which incidentally many other individuals who do not smoke. Therefore, the legal and moral awareness needs to be maintained by each individual because in general people aware of his actions, but they just do not realize what his actions violated the norms of courtesy, legal norms, or moral norms. Thus it is clear that consciousness is not only to know, understand and abide by the rules and regulations but the consciousness that is based on the will and the willingness to act as an adherence to ethics and morality in accordance with the customs and practices prevailing in the society.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peraturan Daerah, Perda no 11 tahun 2005, Perokok, Ruang Publik |
| Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | DAM STAF Editor |
| Date Deposited: | 16 Sep 2014 03:59 |
| Last Modified: | 16 Sep 2014 03:59 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/11386 |
Actions (login required)
 |
View Item |