PERENCANAAN STRATEGIK PENINGKATAN ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH LULUSAN SD/MI KE SLTP/MTs DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN : Studi Kasus pada Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Sanuhri, Nunung (2013) PERENCANAAN STRATEGIK PENINGKATAN ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH LULUSAN SD/MI KE SLTP/MTs DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN : Studi Kasus pada Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Penelitian ini bermaksud menemukan model perencanaan
strategik yang dapat meningkatkan angka melanjutkan sekolah
dari SD/MI ke SLTP/MTs dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9
Tahun di Kabupaten Indramayu. Maksud tersebut didorong oleh
kenyataan menurunnya angka melanjutkan lulusan SD/MI pada
Tahun 1997/1998 mencapai 57%, dan Tahun 1998/1999 hanya menca
pai 54,46% dari target secara nasional 85%.
Empat problematik yang diajukan dalam penelitian ini
ialah: (1) gambaran nyata pendidikan dasar di Kabupaten In
dramayu, (2) gambaran nyata angka partisipasi kasar, angka
partisipasi murni, dan angka melanjutkan sekolah berdasarkan
tingkat penghasilan penduduk, (3) faktor-faktor yang menghambat
peningkatan angka melanjutkan sekolah lulusan SD/MI ke
SLTM/MTs dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten
Indramayu, dan (4) strategi peningkatan angka melanjutkan
lulusan SD/MI ke SLTP/MTs dalam penuntasan Wajar Dikdas 9
Tahun sampai Tahun 2004 untuk Kabupaten Indramayu.
Melalui pendekatan penelitian deskriptif naturalistikkualitatif
dengan teknik pendalaman materi, diperoleh
kesimpulan berikut:
Pertama. Gambaran nyata pendidikan dasar di Kabupaten
Indramayu sampai Tahun 1998/1999 menunjukkan bahwa: Pada aspek
pemerataan: (1) Masih terdapat 3.849 anak 7-12 tahun belum
tertampung di SD/MI dan 53.517 anak usia 13-15 tahun belum
tertampung di SLTP/MTs; (2) Kekurangan ruang kelas sebanyak
1.656 ruang; (3) Kekurangan guru sebanyak 1.197 orang; Aspek
mutu: (1) Kualifikasi guru yang belum sarjana sebanyak 8.638
orang; (2) Guru yang tidak layak mengajar sebanyak 1.560
orang; (3) Masih terdapat 2.142 ruang kelas yang memerlukan
rehab berat, dan 2.995 ruang kelas yang memerlukan rehab ringan;
(4) Masih 37,07% sekolah yang belum memiliki perpustakaan;
(5) Mutu PBM masih rendah dengan kecilnya NEM rata-rata
bidang studi pada kelulusan: pada SD 6,63%; MI 6,21%; Begitu
pula mutu PBM pada SLTP/MTs masih rendah yang ditandai dengan
penurunan rata-rata Bidang Studi pada NEM siswa baru Kelas I
dibandingkan dengan rata-rata bidang studi pada NEM kelulusan:
pada SLTP dari 30,14 menjadi 27,01, pada MTs dari 28,27 menjadi
27,58; (6) Penyediaan buku pokok, pada SD baru mencapai
rasio: 1:1, dan pada MI baru mencapai rasio 1:1,15. Sedangkan
pada SLTP mencapai rasio 1:1, dan MTs 1:1,5. Aspek kesesuaian
menunjukkan masih terbatasnya jumlah dan mutu guru yang
mengajar muatan lokal, dan terbatasnya jumlah, jenis dan mutu
alat peraga yang dapat digunakan dalam PBM keterampilan dasar
yang beraneka ragam; Aspek tingkat pencapaian tujuan, menun
jukkan bahwa: Mutu Pengelolaan SLTP dan MTs belum optimal,
yang ditandai biaya operasional yang rendah (Rp. 21.309 untuk
SLTP dan Rp 13.322 untuk MTs per bulan per siswa) dan tingginya
prosentase guru yang tidak layak mengajar, serta mutu
sarana dan prasarana pendidikan lainnya belum baku sehingga
mempengaruhi mutu proses KBM.
Kedua. Gambaran nyata Angka Partisipasi Kasar (APK),
Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS)
dan Angka Melanjutkan (AM) berdasarkan tingkat penghasilan
kotor masyarakat setempat, menunjukkan bahwa masyarakat Kabu
paten Indramayu terbagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu: (1)
Masyarakat berpenghasilan tinggi dengan APK, APM dan APS
rendah, terjadi di Kecamatan Indramayu dan Kandanghaur; (2)
Masyarakat berpenghasilan rendah dengan APK dan APM rendah
tetapi APS tinggi, terjadi di Kecamatan Kroya dan Balongan;
(3) Masyarakat berpenghasilan rendah dengan APK, APM dan APS
tinggi, terjadi di Kecamatan Widasari; (4) Masyarakat ber
penghasilan tinggi dengan APK, APM dan AM tinggi, terjadi di
Kecamatan Jatibarang dan Juntinyuat; (5) Masyarakat berpengha
silan rendah dengan APK, APM dan AM rendah, terjadi di Keca
matan Bangodua, Kroya, Krangkeng dan Kecamatan Bongas.
Ketiga. Faktor utama yang menghambat peningkatan Angka
Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs di Indramayu berkenaan
dengan: (1) Keadaan ekonomi masyarakat lemah; (2) Fasilitas
sekolah yang kurang memadai; (3) Rendahnya partisipasi
orang tua dalam menyekolahkan anaknya; Dan (4) Kurang optimalnya
Tim Koordinasi Wajar Dikdas baik tingkat kabupaten,
kecamatan maupun desa dalam sosialisasi program wajib belajar.
Keempat. Untuk menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
di Kabupaten Indramayu perlu: (1) Membentuk satuan tugas Tim
Pengendali beasiswa yang berkualitas; (2) Membuka SLTP terbuka
didaerah-daerah rawan drop-out (DO) khususnya daerah IDT;
Dan (3) Melaksanakan Penyuluhan Terpadu. Namun, khusus dalam
upaya meningkatkan angka melanjutkan sekolah lulusan SD/MI ke
SLTP/MTs di Kabupaten Indramayu, diperlukan suatu rencana
strategik yang memprioritaskan pada upaya penyuluhan terpadu
terhadap segenap lapisan masyarakat melalui optimalisasi
peran dan fungsi Tim Koordinasi Wajar Dikdas dari tingkat
kabupaten sampai tingkat desa.
Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
(1) Mengusulkan agar adanya perubahan ruraus perhitungan APK
dan APM yang bisa digunakan baik untuk tingkat wilayah maupun
nasional; (2) Upayakan secara konkrit tentang peningkatan
fungsi dan peran guru dan pengelola pendidikan dalam memmotivasi
peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang
lebih tinggi; (3) Perlu ada penelitian mengenai aspek-aspek
yang berkaitan dengan kinerja para pengelola pendidikan, baik
yang menyangkut persepsi, sikap, kemampuan, maupun motivasi
dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya; (4) Tim Koordi
nasi Wajar Dikdas tingkat kabupaten, khususnya Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Indramayu sebagai penanggungjawab program,
seyogyanya segera menentukan kebijakan-kebijakan strategik
yang dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan langkahlangkah
koordinatif anggota tim pada tingkat bawah.

Preview	Text T_ADPEN_9696026_Title.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Table_Of_Content.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Abstract.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text T_ADPEN_9696026_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB)
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Chapter3.pdf Download (754kB) | Preview
	Text T_ADPEN_9696026_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
	Text T_ADPEN_9696026_Chapter5.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Chapter6.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text T_ADPEN_9696026_Bibliography.pdf Download (403kB) | Preview
	Text T_ADPEN_9696026_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (548kB)

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	Universitas Pendidikan Indonesia > Fakultas Ilmu Pendidikan > Administrasi Pendidikan
Divisions:	Sekolah Pasca Sarjana > Administrasi Pendidikan S-2
Depositing User:	Riki N Library ICT
Date Deposited:	27 Aug 2013 09:01
Last Modified:	27 Aug 2013 09:01
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/1020

Actions (login required)

View Item